Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Tegas, Penembakan WNI Dianggap Biasa

Kompas.com - 13/09/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kembali terjadinya penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia dinilai akibat pemerintah Indonesia tak pernah tegas terhadap rentetan kasus serupa selama ini. Akibatnya, kepolisian Malaysia menganggap penembakan WNI hal yang biasa.

"Diplomasi pemerintah gagal karena kasus serupa tidak ada yang tuntas. Jadi legitimasi buat aparat, seolah-olah menembak orang Indonesia sah aja," kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 13/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Tubagus ketika dimintai tanggapan tewasnya lima warga Indonesia di Malaysia setelah ditembak kepolisian Malaysia.

Tubagus mengatakan, pemerintah wajib melakukan investigasi mendalam mengenai peristiwa itu terutama memastikan apakah benar lima WNI itu terlibat kasus kriminal. Selain itu, kata dia, perlu dicari tahu apakah penembakan selama ini akibat kesalahan teknis ketika menghadapi orang yang diduga terlibat kriminal atau tidak.

"Apakah (penembakan WNI) itu kebijakan dari komandan polisi? Apakah itu menjadi kebijakan negara? Biar kita tahu pada level mana kita ambil keputusan untuk melangkah," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, berdasarkan catatan Kompas, penembakan lima WNI itu merupakan yang ketiga dalam tujuh bulan terakhir. Maret 2012 , Abdul Kadir Jaelani (25), Herman (34), dan Mad Noor (28) dari Nusa Tenggara Barat ditembak polisi Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan. Juni 2012 , tiga WNI asal Jawa Timur ditembak mati di Kuala Lumpur. .

Polisi Malaysia mengklaim para korban ditembak karena dipergoki akan merampok. Kecuali terhadap tiga korban tewas pada Juni 2012 , tuduhan itu tidak dibuktikan. Untuk tiga korban pada Juni 2012 , polisi Malaysia mengajukan alasan mereka menembaki polisi sebelum tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com