Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus: Politik Jangan Lebih Kuat di Kasus Century

Kompas.com - 11/09/2012, 17:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century Idrus Marham menilai sebaiknya tim pengawas (timwas) Century fokus pada pengawasan penanganan kasus di institusi penegak hukum, khususnya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Timwas, kata Idrus, jangan terlalu mempolitisasi perkara itu.

"Jangan sampai nuansa politiknya itu lebih kuat dari nuansa hukumnya. Kalau berangkat dari KPK, berarti nuansa hukum yang kuat. Kita ingin semua ini cepat selesai," kata Idrus di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Hal itu dikatakan Idrus ketika dimintai tanggapan langkah Timwas Century yang memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Rabu (12/9/2012) besok. Keduanya akan dimintai keterangan terkait apa yang diketahui mengenai bailout Bank Century.

Idrus menilai tak masalah jika pemanggilan keduanya untuk menambah data timwas. Hanya saja, kata dia, konsentrasi timwas jangan pada pemanggilan itu. Sebaiknya, timwas memanggil KPK untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus Century.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, KPK juga harus memberikan kepastian mengenai perkara Century. Jika disebut ada indikasi korupsi, kata dia, maka KPK harus menuntaskan dengan menjerat semua yang terlibat. Idrus menilai, dari hasil pengusutan di pansus, cukup kuat untuk meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

"Kalau memang tidak ada indikasi, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan ini dibiarkan terlalu lama lalu rakyat lupa. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada kepastian," pungkas Idrus.

Seperti diberitakan, hingga saat ini KPK belum meningkatkan perkara Century ke tahap penyidikan. Untuk mendorong KPK, timwas lalu memanggil JK dan Antasari. Timwas akan mengkonfirmasi mengenai pengakuan adanya data baru tentang Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com