Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Operasi Hujan Buatan di Tiga Provinsi

Kompas.com - 11/09/2012, 14:31 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Untuk mendukung pelaksanaan PON di Riau, Badan Nasional Penangggulangan Bencana melakukan pemboman air dari udara dengan mengoperasikan dua helikopter selama 20 hari kerja. Dana untuk pemboman air tersebut mencapai Rp 3,28 milyar.

Selain Riau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melakukan operasi hujan buatan di Provinsi Jambi, dan Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Pembuatan hujan buatan ini dilakukan BNPB bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sedangkan untuk pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, sedangkan BNPB memberi dukungan.

Mengingat kebakaran lahan dan hutan meningkat di Jambi, BNPB menambah operasional hujan buatan sejak 7 September 2012 dengan satu pesawat Cassa 212-200 dari TNI AD. Operasi hujan buatan di Jambi akan dilakukan selama 30 hari kerja.Dana untuk hujan buatan di Jambi dialokasikan Rp 3,42 miliar. Sehingga total untuk hujan buatan mengatasi kebakaran lahan dan hutan tersebut BNPB mengeluarkan Rp 15,88 miliar yang diambilkan dari pos dana siap pakai BNPB.

Di Riau dan Kalimantan Tengah dilakukan operasi 40 hari kerja. Di Riau dilakukan sejak 12 Agustus 2012, sedangkan di Kalimantan Tengah dilakukan sejak 27 Agustus 2012. Masing-masing lokasi dikerahkan satu pesawat Cassa 212-200, dimana di Riau menggunakan pesawat dari BPPT dan di Kalteng dengan pesawat dari Skuadron 4 TNI AU Abdulrahman Saleh. BNPB mengalokasikan dana Rp 9,18 miliar.

Kemarau panjang seringkali menimbulkan kebakaran hutan. Sutopo mengungkapkan, berdasarkan pantauan satelit NOAA titik hotspot terdeteksi di beberapa tempat, seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan dan sebagainya. Bahkan, sejak 1 Januari 2012 hingga saat ini jumlah hotspot yang terpantau di Indonesia mencapai 22.730 titik.

"Rata-rata per tahun sekitar 71 persen hotspot terdeteksi di luar kawasan hutan. Kementerian Kehutanan memperkirakan jumlah hotspot pada tahun 2012 sebanyak 30.150 titik, dimana puncaknya terjadi selama bulan Agustus dan September," ujarnya di Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com