Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir: Saya Tanya Panda, Ini dari Miranda, Ya?

Kompas.com - 03/09/2012, 16:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi PDI Perjuangan Emir Moeis mengakui adanya pembagian cek perjalanan pada Juni 2004 atau sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004. Pembagian cek untuk anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan berlangsung di ruangan kerja Emir yang menjabat Ketua Kelompok Fraksi sekaligus Ketua Komisi IX saat itu.

Menurutnya, saat pembagian cek berlangsung, ia menduga berkaitan dengan pemenangan Miranda S Goeltom sebagai DGS BI 2004. Hal itu disampaikan Emir saat bersaksi dalam persidangan kasus suap cek perjalanan dengan terdakwa Miranda S Goeltom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/8/2012).

Kesaksian itu disampaikan Emir saat menjawab anggota majelis hakim yang bertanya apakah ia sempat berpikir bahwa cek perjalanan terkait seleksi DGS BI.

"Iya (terkait), makanya ke Pak Panda (Nababan) pun saya bilang 'Ini dari Miranda ya?'," ujar Emir.

Saat itu, Panda menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Meski Panda mengatakan cek itu bukan dari Miranda, kata Emir, ia merasa tidak bisa menerima pemberian yang disebutnya "uang tidak benar" tersebut.

Emir pun mengembalikan kepada Panda Nababan sejumlah cek perjalanan yang diterimanya dari bendahara fraksi saat itu, Dudhie Makmun Murod.

Menurut Emir, saat membagikan cek perjalanan di ruangannya, Dudhie Makmun Murod berkata bahwa cek itu merupakan "upah capek" atas kerja mereka mengusung Miranda sebagai DGS BI 2004. Saat itu, kata Emir, anggota Komisi IX asal Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan perintah untuk memenangkan Miranda.

Sebelum fit and proper test, menurut Emir, Fraksi PDI Perjuangan telah bertemu dengan Miranda di Hotel Dharmawangsa. Dalam pertemuan tersebut, katanya, Miranda menyampaikan visi dan misinya, serta apa yang akan dilakukan Miranda jika terpilih sebagai DGS BI. Selain pertemuan Dharmawangsa, Fraksi PDI Perjuangan juga mengadakan rapat kelompok fraksi (poksi) yang menjadi agenda konsolidasi pemenangan Miranda.

Rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, tersebut tidak diikuti Miranda. Saat bersaksi dalam persidangan sebelumnya, anggota DPR 1999-2004 asal Fraksi PDI Perjuangan, Agus Condro mengaku mendengar dalam rapat poksi tersebut, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Miranda bersedia menyiapkan uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

Saat ditanya soal janji pemberian uang oleh Miranda ini, Emir yang juga mengaku ikut dalam rapat poksi itu mengaku tidak mendengar pernyataan Tjahjo Kumolo yang menyebut demikian.

"Enggak ada. Saya Ketua Poksi yang merangkap Ketua Komisi. Saya biasanya bawa rekaman. Semua pembicaraan saya tahu, saya ingat, dan mohon maaf Pak Tjahjo itu pasif orangnya, yang aktif Pak Panda," ujar Emir.

Menanggapi kesaksian Emir ini, Miranda tidak mengungkapkan keberatannya.

Adapun, Miranda didakwa menyuap anggota DPR 1999-2004 terkait pemilihan dirinya sebagai DGS BI 2004. Miranda bersama-sama Nunun Nurbaeti atau masing-masing bertindak sendiri, memberi cek perjalanan Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp 20,8 miliar melalui Ari Malangjudo kepada  anggota DPR 1999-2004, antara lain Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar), Dudhie Makmun Murod (Fraksi PDI-P), dan Endin Soefihara (Fraksi PPP).

Cek Perjalanan senilai Rp 20,8 miliar tersebut merupakan bagian dari total 480 cek perjalanan BII senilai Rp 24 miliar. Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap terbukti sebagai pemberi suap dalam kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Nasional
    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Nasional
    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    Nasional
    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Nasional
    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com