Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Miranda: Saya Tak Pernah Suruh Siapa Pun Berikan Sesuatu

Kompas.com - 11/06/2012, 22:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Miranda S Goeltom kembali membantah terlibat dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan DGS BI 2004. Miranda mengaku tidak pernah menyuruh siapa pun untuk memberi apa pun kepada siapa pun, baik sebelum maupun setelah pemilihan DGS BI 2004.

"Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya hanya satu, yaitu saya menegaskan fakta yang sebenarnya bahwa saya tidak pernah menyuruh orang atau siapa pun untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun atau untuk tidak memberikan sesuatu kepada siapa pun dalam rangka pemilihan DGS BI," kata Miranda di gedung KPK, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Senin (11/6/2012).

Miranda diperiksa sekitar enam jam terkait posisinya sebagai tersangka. Menurut Miranda, dia memenangkan seleksi DGS BI 2004 atas dasar kemampuannya. Miranda mengaku optimis menjalani proses seleksi dan merasa layak menang karena pengalamannya memimpin Bank Indonesia sebelum ikut seleksi DGS BI.

KPK menetapkan Miranda sebagai tersangka karena diduga ikut serta atau menganjurkan Nunun Nurbaeti menyuap anggota DPR 1999-2004 terkait pemilihan DGS BI 2004. Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Suap tersebut diberikan dalam bentuk cek perjalanan.

Miranda berharap, proses hukumnya di KPK segera selesai agar seluruh fakta bisa terungkap dalam persidangan setelah ini. "Saya mengharapkan dukungan dari saudara-saudara media untuk membuat perjalanan terkuaknya kasus ini menjadi benar, adil, dan semuanya hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada," ucap Miranda.

Salah satu pengacara Miranda, Andi Simangungsong mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini lebih detil dibanding pemeriksaan pertama, Jumat (1/6/2012). Materinya, kata Andi, masih sama, yakni seputar cek perjalanan dan pertemuan-pertemuan Miranda dengan anggota DPR 1999-2004. "Sampai sekarang kita belum ada disodorkan bukti dari pihak KPK yang menunjukkan adanya dokumen yang menunjukkan keterkaitan adanya Ibu Miranda dengan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com