Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelesaian Konflik Sampang Kuncinya Ada di Kyai Madura

Kompas.com - 01/09/2012, 14:08 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Kasus kekerasan yang melibatkan dua kelompok keyakinan di Sampang, Madura, Jawa Timur, hanya dapat diselesaikan oleh para ulama setempat. Sebab, konflik yang terjadi lebih kental terkait dengan selisih paham antar sejumlah tokoh ulama ketimbang soal perbedaan keyakinan antara aliran Sunni dan Syiah.

"Konflik Sampang itu bisa diselesaikan oleh para Ulama di Sampang dan Madura sendiri. Bukan oleh lainnya. Makanya, saran saya, para ulama di Madura, segera berkumpul bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik itu," ujar mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, saat ditemui wartawan di kediamannya, di Malang, Sabtu (1/9/2012). Ia dimintai pendapatnya mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi di Sampang baru-baru ini.

Ia menegaskan, peristiwa yang terjadi di Sampang bukanlah konflik Sunni dan Syiah, tapi masalah pribadi. Kaum Syiah, menurutnya, berbeda dengan Ahmadiyah yang memang secara tegas ditolak oleh ulama-ulama sedunia. Pandangan Syiah tidak dianggap sesat. Di dunia, kelompok Sunni dan Syiah sudah ribuan tahun hidup berdampingan secara damai.

"Mengapa saya mengatakan konflik di Sampang itu bukan Syiah-Sunni, karena Syiah di Bangil, tak ada masalah. Tegas konflik itu bukan konflik Syiah," tegasnya.

Ia memaparkan, untuk memahami konflik Sampang, harus pula dipahami kultur masyarakat Madura. Masyarakat Madura, katanya, memiliki ketaatan yang luar biasa pada kyai. "Karena itu, bagi kelompok Syiah di Madura, yang diketahui minoritas, hendaknya tetap menjaga hubungan dengan kaum mayoritas (Sunni). Misalnya, kalau terbiasa mengkritik sahabat Abu Bakar dan Usman, jangan sampai menyinggung perasaan kaum Sunni," katanya.

Kiai Hasyim memberi tahu, dirinya bersama PWNU Jawa Timur, pada 8 September mendatang, akan ke Sampang untuk terjun langsung ke lapangan dan bermusyawarah dengan para tokoh dan ulama setempat.

"Semoga kasus itu bisa segera diselesaikan. Pihak yang tidak tahu betul kondisi kasusnya jangan hanya bisa komentar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com