Survei: Duet SBY-Boediono Tidak Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil Survei Charta Politika mencatat, lebih dari 50 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah (SBY-Boediono) mengkhawatirkan. Approval rating di bawah ambang batas psikologis rakyat pemilih yang menjadi survey sampling. Lebih dari 50 persen bahkan mengaku tidak puas karena jebloknya kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan hukum serta persepsi negatif terhadap kinerja para menteri," ujar Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan hasil survei Nasional 2012 "Stagnasi Perilaku Pemilih: Fenomena Parpol Mati Suri" di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Yunarto menjelaskan, ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja ekonomi mencapai 67 persen dan penegakan hukum 58 persen. Selain itu, lanjutnya, perekonomian rumah tangga menyumbang peran besar bagi tolok ukur ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintah.

Sebesar 48 persen rakyat menilai kondisi perekonomian rumah tangga tidak mengalami perubahan. Setali tiga uang dengan ketidakpuasan penanganan bidang ekonomi dan hukum, kinerja menteri yang berasal dari parpol turut menyumbang peran besar bagi ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintah.

"Tingkat kepuasan publik pada kinerja menteri kecil. Paling tinggi itu hanya 26 persen, itu pun Suryadharma Ali. Range dari 0 sampai 100, maka itu bisa dikatakan kinerja menteri dari parpol sangat tidak memuaskan rakyat," tambahnya.

Dia mencatat, pemilih Partai Demokrat mengaku puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara pemilih PDIP dan Gerindra yang termasuk dalam oposisi pemerintahan mengaku tidak puas atas kinerja Pemerintahan SBY.

Pemilih Golkar, menurut dia, terpecah menjadi dua kubu, antara pihak yang puas dan tidak puas dengan kinerja pemerintah. Pemilih PPP dan Nasdem turut menyumbang angka pada ketidakpuasan atas kinerja pemerintah.

Menanggapi kepuasan pemilih Golkar yang terbagi dalam dua kubu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berpendapat, partai berlambang beringin tersebut mendukung pemerintah di posisi solutif dan kritis. Dia menilai, sikap dari pemilih Partai Golkar tersebut wajar dalam iklim demokrasi.

"Di Golkar ini, kan, bukan kebijakan dari atas ke bawah, sikap fungsionaris Partai (Golkar) tetap konsisten pada kritis, produktif, dan konstitusional," ujar Idrus.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopha. Dia menilai kinerja dari Pemerintahan SBY sudah sangat bagus. Di tingkat ekonomi makro, Pemerintahan SBY masih sangat memuaskan dengan pengendalian inflasi.

Sementara itu, kinerja pemerintah di bidang hukum sangat bagus dengan bukti pemerintah tidak pandang bulu dalam menyeret tersangka pelanggar hukum di depan meja hijau. Dia menegaskan, kinerja pemerintah di bidang hukum baik, dengan bukti KPK masih dipercaya oleh masyarakat.

"Saya kira kinerja pemerintahan SBY sudah sangat memuaskan meskipun survei bertolak belakang dengan pendapat Demokrat. Tapi harus diingat, ekonomi makro bagus begitu pula hukum, buktinya ya banyak pelanggar hukum ditindak tegas," ujar Saan.