Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditetapkan Tersangka, Dua Hakim Ad Hoc Akan Diberhentikan

Kompas.com - 19/08/2012, 19:48 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung akan bersikap tegas terhadap dua hakim ad hoc Tipikor yang ditangkap KPK. MA siap mengeluarkan surat pemberhentian begitu kedua hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau kedua orang itu sudah ditetapkan status tersangka, sudah pasti akan keluar SK pemberhentian, sambil menunggu proses hukum di KPK," tegas Hatta Ali, Ketua MA, kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, Minggu (19/8/2012).

Kedua hakim ad hoc Tipikor yang tertangkap tangan adalah Kartini Juliana Magdalena Marpaung selaku Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, dan Heru Kusbandono selaku Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak. Keduanya diamankan bersama seorang pengusaha yang diduga hendak menyuap, yaitu Sri Dartuti.

Hatta Ali menjelaskan, kedua hakim nonkarir itu sebenarnya sudah berada dalam pantauan mereka. Dalam pemantauan itu, pihaknya bekerjasa sama dengan KPK. Hal itu dikarenakan pihaknya tidak dilengkapi perangkat pendukung sebagaimana KPK.

"Jadi kita pantau itu pada saat terpilih. Banyak putusan bebas di Jawa Tengah. Hakim Kartini sudah dipindahkan ke Gorontalo, yang satu lagi (Heru) di Ternate," sambung Hatta.

Ia menambahkan, penangkapan kedua hakim itu akan dijadikan momentum bersih-bersih di lembaga kehakiman. MA akan memberikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk melakukan penyidikan atas kedua anggota korps kehakiman itu.

"Kami betul-betul serahkan ke KPK supaya dilakukan pemeriksaan secara benar kalau memang ada kasus seperti itu. Kami lebih senang karena ini bisa dijadikan momentum membersihkan hakim, dan terutama hakim ad hoc yang akan dibersihkan," tegas Hatta.

Meski demikian, ia juga menambahkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial maupun badan pengawas kehakiman belum menemukan indikasi adanya penyuapan dalam kasus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com