Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Calon Komisioner Komnas HAM Diserahkan ke DPR

Kompas.com - 16/08/2012, 18:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nantinya, Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test terhadap 30 nama tersebut.

Nama-nama calon komisioner itu diserahkan oleh jajaran Komisioner Komnas HAM yang dipimpin Ifdal Kasim, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012). "Telah terkumpul 30 nama dan nanti akan kami umumkan di Rapat Paripurna," ucap Priyo.

Priyo mengatakan, kemungkinan proses fit and proper test baru akan dilakukan September 2012. Sesuai Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Komnas HAM, kata Priyo, tidak ada batasan jumlah komisioner yang dipilih. Kemungkinan, kata dia, akan dipilih 15 orang yang terbaik.

"Undang-Undang hanya amanatkan maksimal memberikan 70 nama kepada DPR tapi tidak ada batas minimal. Bisa saja kami ambil separuhnya, jadi 15 orang. Periode yang saat ini ketika diusulkan sebanyak 42. Yang diterima 11 orang. Periode sebelumnya lagi diusulkan 70 orang, yang diterima 23," kata Priyo.

Berikut 30 calon Komisioner Komnas HAM hasil kerja panitia seleksi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie:

1. Ansori Sinungan, mantan PNS Kemenkumham

2. Ario Djatmoko, dokter

3. Bahder J. Nasution, dosen Unja Jambi

4. Bambang Budiono, Pusham Unair

5. Dede Oetomo, Gaya Nusantara

6. Dian Noes Wantari, Pusham Ubaya

7. Dianton Bach Riyadi, Agrarian Resource Center

8. Erna Ratnaningsih, YLBHI

9. Hafid Abbas, dosen UNJ

10. I Sandyawan Sumardi, Yayasan Ciliwung Merdeka

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com