Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Calon Komisioner Komnas HAM Diserahkan ke DPR

Kompas.com - 16/08/2012, 18:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nantinya, Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test terhadap 30 nama tersebut.

Nama-nama calon komisioner itu diserahkan oleh jajaran Komisioner Komnas HAM yang dipimpin Ifdal Kasim, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012). "Telah terkumpul 30 nama dan nanti akan kami umumkan di Rapat Paripurna," ucap Priyo.

Priyo mengatakan, kemungkinan proses fit and proper test baru akan dilakukan September 2012. Sesuai Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Komnas HAM, kata Priyo, tidak ada batasan jumlah komisioner yang dipilih. Kemungkinan, kata dia, akan dipilih 15 orang yang terbaik.

"Undang-Undang hanya amanatkan maksimal memberikan 70 nama kepada DPR tapi tidak ada batas minimal. Bisa saja kami ambil separuhnya, jadi 15 orang. Periode yang saat ini ketika diusulkan sebanyak 42. Yang diterima 11 orang. Periode sebelumnya lagi diusulkan 70 orang, yang diterima 23," kata Priyo.

Berikut 30 calon Komisioner Komnas HAM hasil kerja panitia seleksi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie:

1. Ansori Sinungan, mantan PNS Kemenkumham

2. Ario Djatmoko, dokter

3. Bahder J. Nasution, dosen Unja Jambi

4. Bambang Budiono, Pusham Unair

5. Dede Oetomo, Gaya Nusantara

6. Dian Noes Wantari, Pusham Ubaya

7. Dianton Bach Riyadi, Agrarian Resource Center

8. Erna Ratnaningsih, YLBHI

9. Hafid Abbas, dosen UNJ

10. I Sandyawan Sumardi, Yayasan Ciliwung Merdeka

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com