Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Presiden Diharap Lebih Banyak Bicara Keadilan

Kompas.com - 15/08/2012, 13:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan lebih banyak berbicara mengenai sila ke lima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pidato kenegaraan menyambut HUT RI Ke-67. Pasalnya, problematika sosial dan ekonomi Indonesia saat ini dinilai menyangkut sila tersebut.

"Mulai dari disparitas pembangunan kawasan barat dan timur sampai persoalan penegakkan hukum," kata Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Rencananya, Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/8/2012) pagi. Sesuai jadwal, pukul 20.00 WIB Presiden akan menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2013 .

Arif mengatakan, ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam enam tahun terakhir sudah berada dalam tahap mengkhawatirkan. Hal itu, kata dia, terlihat dari Gini Ratio atau rasio untuk mengukur kesenjangan pendapatan meningkat dari 0,33 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2011.

"Apabila tren ini terus berlangsung, maka akan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Kita harus mengambil pelajaran dari Uni Soviet, Yugoslavia tercerai berai, India yang berpisah dari Pakistan, Malaysia berpisah dengan Singapura, maupun gerakan aksi penduduk wall street di Amerika baru-baru ini yang semuanya berpangkal dari ketidakadilan," kata Arif.

Arif menambahkan, konstitusi mengamanatkan bahwa pembangunan harus menguatkan persatuan serta memajukan derajat dan martabat kemanusiaan. "Kewajiban kita bersama untuk merawat Indonesia agar tetap utuh," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com