Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Presiden Diharap Lebih Banyak Bicara Keadilan

Kompas.com - 15/08/2012, 13:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan lebih banyak berbicara mengenai sila ke lima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pidato kenegaraan menyambut HUT RI Ke-67. Pasalnya, problematika sosial dan ekonomi Indonesia saat ini dinilai menyangkut sila tersebut.

"Mulai dari disparitas pembangunan kawasan barat dan timur sampai persoalan penegakkan hukum," kata Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Rencananya, Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/8/2012) pagi. Sesuai jadwal, pukul 20.00 WIB Presiden akan menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2013 .

Arif mengatakan, ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam enam tahun terakhir sudah berada dalam tahap mengkhawatirkan. Hal itu, kata dia, terlihat dari Gini Ratio atau rasio untuk mengukur kesenjangan pendapatan meningkat dari 0,33 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2011.

"Apabila tren ini terus berlangsung, maka akan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Kita harus mengambil pelajaran dari Uni Soviet, Yugoslavia tercerai berai, India yang berpisah dari Pakistan, Malaysia berpisah dengan Singapura, maupun gerakan aksi penduduk wall street di Amerika baru-baru ini yang semuanya berpangkal dari ketidakadilan," kata Arif.

Arif menambahkan, konstitusi mengamanatkan bahwa pembangunan harus menguatkan persatuan serta memajukan derajat dan martabat kemanusiaan. "Kewajiban kita bersama untuk merawat Indonesia agar tetap utuh," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com