Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin : KPK Takut Jadikan Anas Tersangka

Kompas.com - 01/08/2012, 06:53 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin menuding Komisi Pemberantasan Korupsi takut menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Padahal, menurut Nazaruddin, baik Anas maupun Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng pantas dijadikan tersangka.

"Ya sudah pantas lah. Anas terima uang proyek Hambalang, Andi terima uang proyek Hambalang, tapi kan saya lihat lembaga yang kita cintai ini, yang anti korupsi ini kan takut. Mungkin personnya yang takut, yang ngambil keputusan," kata Nazaruddin ketika ditanya komentarnya soal penetapan Dedy Kusdinar sebagai tersangka pertama Hambalang, Jakarta, Selasa (31/7/2012).

KPK menetapkan Dedy, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Dedy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain. Adapun kerugian negara dalam kasus Hambalang ini mencapai miliaran rupiah.

Penetapan Dedy sebagai tersangka Hambalang ini menjadi pijakan KPK untuk mengusut keterlibatan pihak lain. Kasus dugaan korupsi Hambalang berawal dari temuan KPK saat menggeledah Grup Permai, perusahaan Nazaruddin, beberapa waktu lalu. Sebelumnya Nazaruddin "rajin" menyebut Anas, Andi, dan Choel Mallarangeng (adik Andi) menerima uang Hambalang.

Tudingan itu pun dibantah Anas, Andi, dan Choel. Nazaruddin juga mengungkapkan, uang hasil korupsi proyek Hambalang digunakan untuk membiayai pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Terkait penyelidikan Hambalang, KPK sudah memeriksa Nazaruddin, Andi, dan Anas. Setelah meningkatkan penanganan kasus Hambalang ke tahap penyidikan, KPK baru memeriksa dua PNS Kemenpora sebagai saksi untuk Dedy.

Saat ditanya kemungkinan KPK memeriksa Andi, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan kemungkinan itu tergantung kebutuhan penyidik. Namun sejauh ini, katanya, belum ada jadwal pemeriksaan Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com