Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir Diduga Terima Suap Lebih dari 300.000 Dollar AS

Kompas.com - 26/07/2012, 19:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Izederik Emir Moeis, diduga menerima suap dari perusahaan berinisial AI terkait proyek pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung 2004. Nilai suap yang diduga diterima Emir lebih dari 300.000 dollar AS. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

"Kasusnya IEM (Izederik Emir Moeis) diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek PLTU di Tarahan, Lampung 2004. Uang yang diduga dijadikan dasar dari tuduhan lebih dari 300.000 dollar AS," kata Bambang.

Informasi dari KPK menyebutkan, uang 300.000 dollar AS tersebut diterima Emir secara bertahap dalam kurun waktu 2004-2005. Aliran dana ke Emir ini, salah satunya terlacak dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B.

Selaku anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009, Emir diduga menerima pemberian atau janji yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Mengenai modus yang diduga dilakukan Emir, Bambang mengatakan kalau hal itu akan menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada saksi dan tersangka nantinya. "Itu pertanyaan penyidik yang akan ditanyakan kepada saksi dan tersangka," ujar Bambang.

Terkait kasus PLTU ini, KPK sudah meminta Imigrasi mencegah Emir bepergian ke luar negeri. Bersamaan dengan Emir, KPK juga mencegah dua pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama, Zuliansyah Putra Zulkarnain dan Reza Roestam. Hari ini, penyidik KPK menggeledah rumah Emir, rumah Zuliansyah, dan kantor PT AI di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Emir mengaku banyak tahu soal proyek pembangunan PLTU Tarahan lantaran pernah berada di Komisi yang membidangi energi. Namun, Emir mengaku tidak tahu bahwa ada penyimpangan dalam proyek tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com