Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir Diduga Terima Suap Lebih dari 300.000 Dollar AS

Kompas.com - 26/07/2012, 19:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Izederik Emir Moeis, diduga menerima suap dari perusahaan berinisial AI terkait proyek pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung 2004. Nilai suap yang diduga diterima Emir lebih dari 300.000 dollar AS. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/7/2012).

"Kasusnya IEM (Izederik Emir Moeis) diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek PLTU di Tarahan, Lampung 2004. Uang yang diduga dijadikan dasar dari tuduhan lebih dari 300.000 dollar AS," kata Bambang.

Informasi dari KPK menyebutkan, uang 300.000 dollar AS tersebut diterima Emir secara bertahap dalam kurun waktu 2004-2005. Aliran dana ke Emir ini, salah satunya terlacak dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B.

Selaku anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009, Emir diduga menerima pemberian atau janji yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Mengenai modus yang diduga dilakukan Emir, Bambang mengatakan kalau hal itu akan menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada saksi dan tersangka nantinya. "Itu pertanyaan penyidik yang akan ditanyakan kepada saksi dan tersangka," ujar Bambang.

Terkait kasus PLTU ini, KPK sudah meminta Imigrasi mencegah Emir bepergian ke luar negeri. Bersamaan dengan Emir, KPK juga mencegah dua pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama, Zuliansyah Putra Zulkarnain dan Reza Roestam. Hari ini, penyidik KPK menggeledah rumah Emir, rumah Zuliansyah, dan kantor PT AI di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Emir mengaku banyak tahu soal proyek pembangunan PLTU Tarahan lantaran pernah berada di Komisi yang membidangi energi. Namun, Emir mengaku tidak tahu bahwa ada penyimpangan dalam proyek tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Nasional
    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com