Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemaksaan Ani Yudhoyono Dapat Jatuhkan Kredibilitas SBY

Kompas.com - 26/05/2012, 08:32 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengajuan Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014 di lingkungan Partai Demokrat sepatutnya tidak perlu dipaksakan, mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan tidak akan menyiapkan istri ataupun keluarganya menuju kursi RI-1 pasca-menjabat sebagai presiden.

"Pemaksaan Ani Yudhoyono dapat menjatuhkan kredibilitas SBY karena komitmennya sudah sangat jelas untuk tidak berancang-ancang mengusung Bu Ani sebagai calon presiden mendatang," tutur Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu (26/5/2012) pagi.

Sikap Presiden Yudhoyono itu menunjukkan sisi kuat kredibilitas moral untuk mengakhiri masa dua periode di tampuk kepemimpinan nasional secara baik, tanpa menyimpan orientasi ke arah membangun kelangsungan dinasti kekuasaan melalui kepentingan pihak keluarga.

Apalagi, lanjutnya, posisi Ani Yudhoyono sejauh ini lebih pada itikad menyokong peran Presiden Yudhoyono dengan menjadi ibu negara yang baik sekaligus terhormat. Syahganda menilai komitmen Yudhoyono terhadap kekuasaan juga menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk kerap memilih tugas ataupun semangat dalam melapangkan masa akhir kepresidenannya melalui tahapan konstitusional dan pilihan kerja sama politik yang berhati-hati.

"Jadi, kita semua harus meletakkan dengan adil guna memperkuat motivasi Presiden Yudhoyono secara mulia dan kemudian menempatkan Yudhoyono sebagai negarawan yang diperlukan bangsa setelah selesai menjabat presiden," ujarnya.

Ia menambahkan, peran kenegarawanan itu yang agaknya diinginkan oleh semua keluarga besar Yudhoyono saat ini. Karena itu, perdebatan yang mengharuskan pencalonan Ani Yudhoyono untuk melanjutkan kepemimpinan Yudhoyono, termasuk sikap keberatan sejumlah elemen di Partai Demokrat, perlu dihentikan. Hal ini perlu agar tidak mengganggu fokus anggota keluarga Yudhoyono dalam memegang komitmen, yang telah dinyatakan dengan prinsip sebagai kepala negara oleh Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com