Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Ical Sulit Didongkrak

Kompas.com - 02/05/2012, 06:35 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar diharapkan mengambil keputusan soal penetapan calon presiden untuk Pemilu 2014 dengan lebih memperhitungkan kepentingan lebih luas bagi partai dan bangsa Indonesia daripada kepentingan elite partai.

Jangan terlalu memaksakan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, jika memang elektabilitasnya atau tingkat keterpilihannya di masyarakat sulit didongkrak.

"Elektabilitas Aburizal Bakrie tidak tinggi akibat masih sering dikaitkan dengan beberapa kasus, terutama lumpur Lapindo di Sidoarjo. Kampanye canggih pun sulit menghapus ingatan publik tentang sosoknya berhubungan dengan penanganan lumpur yang belum tuntas sampai sekarang ini," kata dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Iding R Hasan, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Iding R Hasan mengingatkan agar Golkar sebagai partai besar mau mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar. Memaksakan penetapan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden secara terburu-buru saat ini justru bisa kontraproduktif.

"Di internal Golkar, Aburizal juga dianggap belum benar-benar didukung seluruh jajaran pengurus, terutama di tingkat kabupaten atau kota. Jika pencalonannya dipaksakan lewat kekuasaan elite, itu bisa mengganggu keutuhan partai, bahkan memicu konflik internal," katanya.

Seperti diberitakan, Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar memajukan Rapat Pimpinan Nasional pada Juni atau Juli nanti. Agendanya, menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014. Namun, sebagian pengurus partai menentang rencana itu karena dianggap terlalu terburu-buru dan belum menjaring suara dari tingkat bawah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com