Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Prof. Widjojo Perancang Berkelas Dunia

Kompas.com - 10/03/2012, 06:01 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wafatnya Begawan Ekonomi Indonesia Prof. Wdjojo Nitisastro disebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Presiden menyebut ekonom senior tersebut memiliki andil, peran, dan jasa yang besar dalam pembangunan bangsa.

"Kita semua mengenal, pada masa pembangunan di era Orde Baru, (Prof Widjojo) adalah perancang pembangunan yang andal, berkelas dunia. Banyak sekali pemikiran-pemikiran almarhum yang akhirnya menjadi kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan di era itu," kata Presiden. seusai memberikan penghormatan terakhir di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (9/3/2012),

Kepala Negara mengatakan, Prof. Widjojo telah meletakkan dasar-dasar tentang ekonomi di Indonesia yang bukan hanya memacu pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Peran Prof Widjojo ketika membangun ekonomi pada awal tahun 1970-an, sambung Presiden, telah tercatat dalam sejarah. Berbagai pemikiran, kebijakan, dan strategi telah mengantarkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

"Itu tidak lepas dari pemikiran, kerja keras, dan jasa dari Bapak Profesor Widjojo Nitisastro," kata Presiden.

Widjojo, pemimpin tim ekonomi ketika Presiden Soeharto mulai berkuasa pada akhir 1960-an, meninggal dunia pada Jumat pukul 02.30 dini hari di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia wafat dalam usia 84 tahun. Prof Widjojo Nitisastro lahir di Malang, Jawa Timur, 23 September 1927.

Meski lulusan STM, Widjojo akhirnya lulus dari Fakultas Ekonomi. Gelar doktor diperoleh dari Universitas California, Berkeley, AS (1961). Selama hidupnya, Guru Besar Universitas Indonesia di bidang ekonomi ini mengabdi di almamaternya, serta mengomando menteri-menteri perekonomian kabinet pembangunan semasa Orde Baru.

Prof Widjojo antara lain pernah menduduki jabatan Menteri Ekonomi dan Industri (1973-1978; 1978-1983). Ia bahkan lama berkecimpung di bidang perencanaan pembangunan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com