Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Pimpinan KPK Mengeluhkan Gedung KPK

Kompas.com - 27/02/2012, 15:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengeluhkan kondisi Gedung KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, yang tidak lagi memadai kepada Dewan Perwakilan Rakyat. KPK berharap agar rencana pembangunan itu disetujui DPR.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, sumber daya manusia yang dimiliki KPK saat ini tidak sebanding dengan pengaduan kasus dugaan korupsi yang masuk ke KPK. Saat ini, jumlah pegawai KPK hanya sekitar 700 orang.

Jumlah pegawai KPK itu, kata Busyro, bebeda jauh dengan jumlah pegawai lembaga pemberantasan korupsi di Malaysia yang mencapai 5.000 orang. Dalam kepemimpinan KPK jilid III ini, tambah dia, pihaknya berencana akan menambah pegawai untuk mempercepat penanganan kasus.

"Kira-kira masih butuh 400 pegawai lagi. Terjadi kebingungan pada kami karena Gedung KPK sudah sama sekali tidak memadai," kata Busyro saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Komplek DPR, Jakarta, Senin (27/2/2012).

Dikatakan Busyro, berdasarkan tembusan surat yang diterima KPK, rencana pembangunan gedung itu masih "dibintangi" (belum disetujui) lantaran ada permintaan dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Dikatakannya, Priyo meminta hal itu ke Kementerian Keuangan atas permintaan Komisi III.

"Kami harapkan rencana membangun gedung itu bintangnya dihapus. Ini terserah pada Komisi III. Yang jelas problem antara perkara yang masuk dengan SDM bikin kami mengalami keterbatasan," pungkas Busyro.

Anggota Komisi III Martin Hutabarat membantah bahwa Komisi III menolak pembangunan gedung baru KPK. "Kita mendukung pembangunan gedung baru KPK. Jangan seolah-olah kita menghalangi," ucap Martin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com