Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Tarik Rp 12 Triliun Dana Haji dari Bank

Kompas.com - 26/02/2012, 13:35 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya tengah memindahkan Rp 12 triliun dana haji di sejumlah Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) ke dalam sukuk.

"Alasan saya, cuma untuk menyelamatkan dana haji," kata Suryadharma Ali pada acara peletakan batu pertama pembangunan asrama haji di Pekanbaru, Sabtu (25/2/2012) petang kemarin.

Ia mengatakan, sesuai aturan, jika ada bank mengalami bangkrut, dana haji yang tersimpan tak ada jaminan diganti utuh atau sepenuhnya. Untuk bank konvensional, penggantian maksimal hanya sebesar Rp 200 miliar. Namun, jika dana tersimpan di sukuk, selama negara masih berdiri akan dijamin 100 persen oleh pemerintah.

Di sukuk sendiri, dana haji yang sudah tersimpan saat ini sebanyak Rp 23 triliun. Dengan demikian, jika proses penarikan dana haji dari seluruh BPS BPIH selesai pada Februari 2012 ini maka jumlah dana haji yang tersimpan di sukuk mencapai Rp 35 triliun. Sisa dana haji yang ada di bank masih sekitar Rp 3 triliun.

Menag mengakui penarikan dana haji dari BPS, baik bank konvensional BUMN mapun syariah seperti di Bank Muamalat, telah menimbulkan kekecewaan di kalangan perbankan. Namun, menurutnya bank sudah cukup mendapat keuntungan dari dana tersebut dan penyelematan dana umat lebih penting.

Tak setuju moratorium

Menanggapi dipindahkannya dana haji dari BPS BPIH terkait adanya tudingan bahwa Kemenag tak mau menjalankan moratorium pendaftaran haji, menurut Suryadharma Ali, pendapat atau anggapan itu tidak tepat.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menag agar melakukan moratorium pendaftaran haji guna menghindari adanya kebocoran atau korupsi. Selain itu, moratorium dimaksudkan untuk menghindari penggelembungan dana haji dan kemudian disalahgunakan oknum Kemenag.

Moratorium pendaftaran haji, menurut Menag, bukan solusi dalam pemberantasan korupsi. Jika memang dicurigai bahwa dana haji bakal disalahgunakan, atau berpotensi dikorupsi, menurut dia, maka bisa dicarikan jalan keluar dengan memberikan tenaga pendampingan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Nasional
    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Nasional
    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Nasional
    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com