Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditemukan Aliran Dana Tak Wajar Milik HEW

Kompas.com - 23/12/2011, 17:46 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit forensik Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya aliran dana tidak wajar terhadap beberapa politisi. Selain politisi PDI Perjuangan Zederick Emir Moeis, dalam temuan laporan itu juga terdapat aliran tak wajar yang mengalir ke seseorang berinisial HEW, yang diduga anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat.

Dalam dokumen laporan audit forensik yang beredar di kalangan wartawan itu, nama HEW disebut menjadi nasabah Bank Century sejak Januari 2007 bersama SKS. SKS sendiri diduga adalah istri dari HEW.

"Terdapat penyetoran tunai atas nama Saudari SKS yang dilakukan di Bank Century (BC) Cabang Pondok Indah ke rekening Saudara HEW di BCA cabang Times Square Cibubur pada 25 Januari 2007 sebesar Rp 425 juta dan 30 Juli 2007 sebesar Rp 368 juta serta BII Cabang Mangga Dua pada 22 November 2007 sebesar Rp 469 juta," demikian tulis BPK dalam laporan tersebut.

Menurut BPK, aplikasi penyetoran ke BCA dan BII tersebut ditandatangani oleh salah satu customer service Bank Century cabang Pondok Indah berinisial DW. Dari aplikasi setoran diketahui, dana yang disetor itu berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di Bank Century Cabang Pondok Indah yang dilakukan oleh staf marketing Bank tersebut bernisial AFR masing-masing sebesar 45.000 dollar AS, 35.000 dollar AS, dan 45.000 dollar AS.

Dalam laporan itu juga terdapat bantahan baik dari HEW maupun SKS terkait transaksi itu. Keduanya mengaku kepada BPK tidak pernah melakukan penukaran valas dan penyetoran ke rekening HEW di BII dan BCA melalui Bank Century.

Meski demikian, BPK berkesimpulan transaksi HEW dan SKS itu patut diduga tidak wajar, karena AFR petugas Bank Century, menyatakan tidak pernah menerima fisik valas dari SKS dan HEW untuk ditukarkan ke rupiah.

"BPK belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan beleum menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus BC," tulis laporan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com