Penyelewengan Dana Bansos Bukan Hal Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menyatakan penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan politik bukan merupakan hal baru. Hal itu diungkapkan Yuna menanggapi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan yang mensinyalir dana bansos selama 2007-2010 hampir mencapai Rp 300 triliun.

"Itu (penyelewengan dana bansos) bukan hal yang baru lah. Artinya sejak awal Pemilu lalu, kita sudah mensinyalir bahwa bansos itu memang digunakan untuk instrumen politik untuk memilih pemilih dalam Pilkada. Bahkan riset kita terakhir menjelang Pilkada itu bisa meningkat 100 persen dari jumlah yang ditetapkan," ujar Yuna di Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Pada senin (28/11/2011), Anggota Badan Pemeriksa Keuangan  Rizal Djalil, mengatakan dana bansos yang hampir mencapai Rp 300 triliun itu ternyata lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik kepala daerah dan partai politik penguasa dalam ambisi memenangi pemilihan umum.

Berdasarkan audit BPK pada anggaran 2007-2010, jelas Rizal, ada kecenderungan dana bantuan sosial menggelembung menjelang pemilihan umum. Menurut Yuna, salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam penyelewengan dana tersebut terjadi karena preferensi politik dari parpol yang tidak jelas.

Untuk mendapatkan dana bansos itu, kata Yuna, seringkali pemerintah daerah membagikan dana-dana tersebut kepada tim sukses, maupun ormasnya untuk membuat kegiatan yang tidak sesuai dengan program pemerintah.

"Dan ketika dana bansos ini naik, mereka akan mengorbankan belanja-belanja kepentingan publik. Seperti riset kita di 14 daerah terakhir, menjelang Pilkada, belanja pendidikan, kesehatan itu menurun, tergantikan belanja hibah, dan bansos," kata Yuna.

Oleh karena itu, menurut Yuna, Kementerian Dalam Negeri harus mengelola keseragaman penggunaan dana bansos tersebut dengan baik. Ia menilai, harusnya dana bansos tersebut digunakan jika programnya sudah jelas, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Karena di pemda-pemda itu memang masih banyak bansos yang ditempelkan, seperti bansos untuk masjid, pondok pesantren. Nah, hal itu yang harus dihilangkan. Dana-dana bansos seperti itu harus diubah peruntukannya. Kalau bansos itu tidak memiliki kegiatan yang jelas, misalnya untuk apa, atau hanya sekadar bantuan saja, itu harus dihilangkan, agar tidak terjadi penyelewengan dana yang besar," tegasnya.