Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsyad: Masyhuri Pernah Datang ke Rumah

Kompas.com - 17/11/2011, 19:27 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi mengakui bahwa terdakwa dugaan pemalsuan surat keputusan MK, Masyhuri Hasan, pernah datang ke rumahnya. Hal itu diketahui saat Arsyad memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2011).

"Seingat saya sepulang kerja. Waktu itu saya masuk kamar, kemudian ibu bilang, kalau Rara datang bersama pacarnya, Hasan. Saya tidak terpikirkan kalau itu Masyhuri. Saya tidak tahu kalau ternyata Hasan adalah Masyhuri itu adalah konseptor terselubung surat palsu MK. Kemudian ibu mengajak makan bersama," ujar Arysad dalam persidangan yang diketuai Hakim Herdy Agusten.

Dijelaskan Arysad, usai makan bersama itu, dirinya menonton di ruang televisi. Masyhuri kemudian menghampiri dan menanyakan soal kasus Daerah Pemilihan (Dapil) I Sulawesi Selatan.

"Saya tanya kenapa dipertanyakan? Katanya, dia disuruh Zainal (Arifin Husein), karena setiap permasalahan hukum saya disuruh jawab. Saya heran dan curiga, di rapat pemusyawarakatan hukum, Zainal itu panitera (MK)," kata Arsyad.

Karena itu, Arsyad kembali mempertanyakan, kenapa dirinya terlibat hanya karena Masyhuri pernah datang ke rumahnya. "Karena itu, sepulang dari umroh, saya kaget di panja dijelaskan ada manipulasi dan rekayasa surat MK ke KPU yang ikut melibatkan saya dan keluarga. Saya sendiri tidak pernah melihat surat itu, tak pernah saya tahu surat itu. Saya juga tidak tahu surat itu palsu atau tidak," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arsyad juga mengaku, kalau dirinya dengan Andi Nurpati sempat bertemu ketika perayaan Ulang Tahun MK. Ketika itu, jelas Arsyad, Andi Nurpati masuk ke ruangannya karena ingin menunaikan sholat Ashar.

"Bu Andi itu memang datang ke ruangan saya. Waktu itu dia datang untuk numpang Sholat Ashar. Setelah selesai Sholat, saya mendapat panggilan rapat perwakilan hakim. Saya memerintahkan asisten saya menemaninya," katanya.

Menurut Arsyad, ketika itu dirinya sempat berbincang dengan Andi Nurpati sebelum dirinya meninggalkan ruangan untuk rapat. "Tapi, pembicaraan saya dengan Andi, hanya basa-basi. Tidak terlalu penting," kata Arsyad.

Seperti diketahui, Masyhuri Hasan bersama dengan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein diduga membuat surat Nomor 112/PAN.MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009, berisi tentang penjelasan yang tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 84/PHPU.C/VII/2009 tentang perselisihan pemilu DPR RI di Dapil Sulsel I.

Mashyuri didakwa jaksa karena diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan diancam secara pidana paling lama enam tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com