Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Bisa Memicu Disintegrasi Indonesia

Kompas.com - 15/11/2011, 23:04 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Ancaman disintegrasi Indonesia sebagai bangsa yang plural sudah di depan mata. Salah satu yang bisa menjadi penyebab terjadinya disintegrasi Indonesia adalah korupsi yang makin merajalela.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon mengaku prihatin jika melihat korupsi ternyata "mempersatukan" hampir semua elemen bangsa ini.

Celakanya, lanjut Fadly, meski korupsi terjadi di depan mata rakyat, tak satu pun gerakan perlawanan yang timbul dari bawah.

"Kita ini tentu sangat mencintai Indonesia, tetapi sebagai satu negara, apalagi yang membuat negara kita bisa bertahan. Lihat saja, Belgia, Sudan, Quebec (Kanada). Indonesia ini apa yang mempersatukan? Tidak ada insentif bagi daerah untuk maju. Rakyat masih dalam belenggu kemiskinan. Ini bisa menjadi picu, disintegrasi sosial dan disintegrasi teritorial," kata Fadly di Jakarta, Selasa (15/11/2011).

Salah satu faktor yang penting adalah ekonomi. Resesi atau stagnasi yang memicu karena korupsi sudah terlalu merajalela. Kalau tak ada langkah yang luar biasa, hancurlah perekonomian kita," tambah Fadly.

Fadly mengatakan, seharusnya saat ini rakyat melawan ketika pemerintahan yang memimpin mereka membiarkan korupsi merajalela. Perlawanan bisa menggunakan cara-cara politik. Tokoh agama seharusnya juga bisa membimbing rakyat untuk melawan pemerintahan yang korup.

"Cara-cara politik harusnya jadi trigger. Masalah anggaran ini jelas, anggaran dikorupsi, tetapi tak ada gerakan untuk melawan. Di Inggris, ada kenaikan sedikit saja dari biaya pendidikan, yang turun 20.000-30.000 orang," ujarnya.

"Saya pernah ikut demo anti-perang di Inggris, yang ikut 2 juta orang. Ini yang saya kira menimbulkan kesadaran bahwa demonstrasi adalah hak rakyat dan supaya itu didengar. Sebetulnya kemarin tokoh-tokoh agama punya kredibilitas. Namun, tokoh agama berhenti di tingkat wacana," tambah Fadly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com