Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah "Voting" SMS Komodo Tidak Dipublikasikan, Ini Alasannya

Kompas.com - 12/11/2011, 19:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Usaha masyarakat Indonesia memperjuangkan Taman Nasional Komodo (Komodo) menjadi salah satu keajaiban dunia akhirnya berbuah hasil. Yayasan New7Wonders (N7W) mengumumkan Komodo masuk sebagai salah satu pemenang bersama enam peserta lainnya pada Sabtu (12/11/2011) dini hari tadi.

Masuknya Komodo dalam N7W ini tidak lepas dari gencarnya dukungan masyarakat Indonesia melalui voting SMS dan internet. Banyak pihak pun bertanya sudah berapa banyak dukungan bagi Komodo. Namun, pihak Pendukung Pemenangan Komodo (P2K) tertutup soal aliran dukungan yang sudah dikirimkan masyarakat itu.

"Jangan ditanya jumlah vote berapa. Di dalam aturan mainnya, itu tidak boleh kami ungkapkan," ucap Ketua P2K Emmy Hafild, Sabtu, dalam jumpa pers di Jakarta.

Ia menuturkan, pihak P2K sudah membuat perjanjian dengan pihak N7W untuk tidak membuka hasil voting masyarakat meski mereka memiliki data tersebut. "Aturan main itu memang harus diikuti semuanya. Kalau melanggar, Komodo bisa didiskualifikasi. Jangan paksa saya berbicara soal itu," kata Emmy.

Hasil voting, diakui Emmy, juga tidak akan dimumkan meski nanti sudah ada penetapan resmi Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia pada awal Januari 2012. Ia menyadari bahwa perahasiaan hasil voting kepada masyarakat akan membuat banyak pihak bertanya-tanya. Namun, masyarakat diminta untuk percaya.

"Ini karena hasil voting juga akan diverifikasi oleh pihak ketiga sebagai auditor independen dan disahkan oleh pemerintahan Swiss, jadi bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.

Sementara itu, Duta Komodo, Jusuf Kalla (JK), mengatakan bahwa suara dukungan terhadap Komodo berasal dari berbagai negara, tidak hanya Indonesia. Ia mencatat ada sekitar 200 juta SMS yang masuk dan memilih Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia. JK membongkar pula alasan merahasiakan jumlah pasti perolehan suara bagi Komodo.

"Kenapa jumlah pastinya dirahasiakan karena ini 7 Wonder. Semuanya sama baiknya karena enggak ada 7 nomor 1 atau 7 nomor 2. Ini supaya tidak ada yang tersinggung, jadi semua satu kelas," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com