Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: Indonesia Jangan Turuti AS

Kompas.com - 02/05/2011, 22:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia diminta tidak mengikuti agenda Amerika Serikat dalam mengantisipasi potensi kekerasan dan terorisme oleh generasi muda Indonesia. Justru, kepemimpinanlah yang harus diperkuat untuk mengantisipasi potensi kekerasan dan terorisme yang ditunjukkan oleh survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian bahwa 49 persen siswa menyetujui aksi radikal dalam menyelesaikan masalah agama dan moral.

"Mengubah kurikulum itu agenda Amerika Serikat untuk terorisme di Timur Tengah. Indonesia tak perlu ikut-ikutan menyuarakan agenda AS untuk negeri kita. Biarlah itu untuk Timur Tengah dan jangan dibawa di dalam negeri," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq di Hotel Sahid Jaya, Senin (2/5/2011).

Menurut dia, peran pemimpin, baik negara maupun institusi-institusi yang lebih kecil, termasuk sekolah dan keluarga yang seharusnya diperkuat. Kepemimpinan harus memberikan perhatian penuh bagi generasi muda. Salah satunya dengan membuka seluas-luasnya kanal bagi para pemuda dan remaja untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Para pemimpin juga harus duduk bersama untuk memberikan harapan yang cerah bagi aspirasi para generasi muda tersebut, dengan merumuskan solusi yang konkret daripada sekadar janji yang tak jelas juntrungannya. Kalaupun Indonesia disebut sebagai lahan subur terorisme saat ini, Luthfi mengatakan, negara lain juga mengalaminya.

"Indonesia bukan satu-satunya negara yang seperti itu. Yang harus dievaluasi, kan, harusnya bukan anak-anak SMA saja, tetapi juga seluruh pimpinan formal dan informal harus mengevaluasi diri agar bisa mengambil peran yang konstruktif terhadap anak-anak SMA dan mahasiswa saat ini. Mereka, kan, selama ini merasa tak memiliki saluran aspirasi, tak merasa diperhatikan, hak-hak tak dipenuhi sehingga mengambil langkah-langkah destruktif," katanya.

Semua pihak, mulai dari keluarga, guru, dosen, pimpinan masyarakat, hingga tokoh agama seharusnya mengambil peran untuk melakukan pendidikan yang komprehensif. Pendekatan ini harus dibarengi pula dengan pendekatan represif dan antisipatif oleh aparat keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com