Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasan Rosa dari Partai Penguasa

Kompas.com - 28/04/2011, 13:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Mirdo Rosalina Manullang, tersangka dugaan suap terkait pembangunan wisma atlet Sea Games, Komaruddin Simanjuntak, mengungkapkan, atasan yang memerintahkan kliennya untuk mengantarkan seorang pengusaha menemui Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam adalah seorang politisi. Sang politisi berasal dari partai penguasa. Namun, Komar enggak menyebutkan nama politisi dan partai penguasa yang dimaksud.

"Atasannya itu dari partai yang tengah berkuasa," ucap Komaruddin ketika dihubungi, Kamis (28/4/2011).

Rosa dan Wafid ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha bernama Mohamad El Idris yang menjadi petinggi PT Duta Graha Indah. PT DGI adalah pemenang proyek pembangunan wisma atlet. Ketiganya tertangkap tangan pekan lalu beserta cek senilai Rp 3,2 miliar sesaat setelah diduga bertransaksi suap di kantor Wafid.

Sebelumnya, Komaruddin mengungkapkan bahwa Rosa hanya diperintahkan atasannya, seorang politisi untuk mengantarkan pengusaha yang menjadi teman atasannya tersebut. Ia juga membantah jika Rosa disebut sebagai mediator atau pun inisiator dalam dugaan suap itu. Menurut dia, Rosa hanya karyawan swasta biasa.

"Dia cuma karyawan tidak punya kemampuan untuk itu. Dia karyawan disuruh ke sana kemari oleh pimpinannya harus mau," ujarnya.

Sementara itu, Wafid melalui kuasa hukumnya, Erman Umar, mengungkapkan tidak mengenal Idris, pengusaha yang dikenalkan Rosa. Wafid dipertemukan dengan Idris oleh Rosa pertama kali pada malam ia digerebek KPK. Selama ini, Wafid mengenal Rosa sebagai seorang pengusaha dari perusahaan swasta. Wafid, menurut Erman, tidak mengenal atasan Rosa. Erman juga mengatakan, menurut Wafid, cek senilai Rp 3,2 miliar itu merupakan dana talangan untuk membiayai kegiatan Sea Games, sementara anggaran dari APBN belum turun. Sebagai Sekretaris Menegpora, kata Erman, Wafid mencari dana talangan dari pihak luar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

    Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

    Nasional
    Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

    Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

    Nasional
    Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

    Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

    Nasional
    Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

    Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

    Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

    Nasional
    Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

    Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

    Nasional
    Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

    Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

    Nasional
    Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

    Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

    Nasional
    Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

    Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

    Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

    Nasional
    Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

    Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

    Nasional
    Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

    Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

    Nasional
    Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

    Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

    Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

    Nasional
    Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

    Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com