Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Nasdem dan Partai Nasdem Beda

Kompas.com - 26/04/2011, 20:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Ahmad Rofiq menegaskan, Nasional Demokrat yang baru saja didaftarkannya sebagai partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat Nasdem yang dipimpin  Surya Paloh.

Menurut Rofiq, meski memiliki nama yang sama, mekanisme keduanya berjalan sendiri-sendiri. "Kalau itu ormas tetap berjalan. Terus. Ormas tetap ormas, tidak akan melakukan politisasi membentuk parpol. Sebagai warga negara yang ingin membentuk parpol sah-sah saja. Partai Nasdem berbeda dengan ormas Nasdem," katanya kepada wartawan, Selasa (26/4/2011).

Rofiq, yang menjabat sebagai Wakil Sekjen Nasional Demokrat yang dipimpin Surya Paloh, mengaku senang karena akhirnya bisa mendaftarkan Nasdem sebagai parpol. Kini, parpol baru ini sedang melakukan konsolidasi dengan membentuk infrastruktur partai dan melengkapi berkas yang disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rofiq enggan berkomentar mengenai sudah mendapat restu dari Surya Paloh atau belum. Menurut dia, hak politik seorang warga negara, termasuk membentuk suatu partai, tak boleh dihalangi.

Namun, Rofiq mengatakan, tujuannya membentuk partai ini adalah untuk menerjemahkan sisi politik dari Nasdem yang sudah diikutinya. "Persoalannya bukan restu. Tidak ada warga negara yang bisa menghalangi membentuk parpol. Siapa pun tentu akan memberikan permakluman. Saya kira kita perlu memahami pentingnya partai baru dalam memberikan peran aktif perpolitikan di negeri ini. Masyarakat secara keseluruhan telah mengalami krisis politik luar biasa. Saya kira punya peluang besar menjadi alternatif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com