Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka-angka Seputar Gedung Baru DPR

Kompas.com - 31/03/2011, 09:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan gedung baru terus bergulir. Jika tak ada aral melintang, peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada 22 Juni mendatang. Namun, pro-kontra masih terus berlangsung, bahkan ketika proses pendaftaran peserta lelang sudah selesai dilakukan. Pemicunya, tak lain karena biaya pembangunan yang dinilai fantastis.

Fisik bangunan dengan 36 lantai, 2 basement, dan 1 semi-basement ini akan menghabiskan biaya Rp 1.138.258.000.000 (Rp 1,138 triliun), dengan luas bangunan seluruhnya mencapai 157.586 meter persegi.

Setiap ruangan baru untuk satu anggota Dewan memiliki luas 111,1 meter persegi. Menurut DPR, besaran luas ini wajar untuk sebuah kamar kerja yang akan diisi oleh satu anggota Dewan, satu sekretaris pribadi, dan lima tenaga ahli. Nah, setiap meter perseginya dihargai Rp 7,2 juta, yang terdiri dari biaya konstruksi sipil dan arsitekturnya Rp 4,68 juta, plus biaya fasilitas elektrikalnya sebesar Rp 2,52 juta.

Maka, tak heran bila ada perhitungan kasar Rp 799,92 juta sebagai nilai satu ruangan kerja wakil rakyat Indonesia. Jika angka Rp 799,2 juta dikali dengan jumlah anggota DPR yang mencapai 560 orang, maka lebih kurang akan muncul angka sekitar Rp 447.955.200.000. Dari total anggaran, terdapat sisa Rp 690.302.800.000.

Kabiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat tak mau menjelaskan soal hitung-hitungan ini. Ia hanya membantah bahwa perhitungan sesungguhnya tak demikian. Perhitungannya tak bisa digeneralisasi dengan angka Rp 7,2 juta karena itu hanya pagu demi kemudahan perhitungan. Pada dasarnya, angka rata-rata itu diperoleh dengan perhitungan pembangunan ruangan lainnya, seperti ruang rapat dan lobi.

"Enggak bisa digeneralisasi begitu. Jadi kalau rata-rata itu pembangunan per meter persegi. Kalau kita rinci lobi per meter berapa, dibandingkan dengan per meter ruangan anggota berapa, lain. Makanya, diambil rata-rata. Kalau diambil untuk hitung satu ruangan, enggak cocok," katanya kepada Kompas.com, kemarin.

Selain angka-angka di atas, terdapat pula angka lain sebagai biaya yang sudah dikeluarkan. Pertama, biaya manajemen konstruksi sebesar Rp 16.876.120.815 yang sudah terbayar Rp 864.141.000 dan biaya konsultasi perencanaan sebesar Rp 19.126.270.257 yang sudah terbayar Rp 9.607.798.000. Sebagian biaya yang sudah terbayar dilakukan pada tahun anggaran 2008-2010.

Lebih murah

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, angka pembangunan gedung baru DPR lebih murah daripada anggaran gedung Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 yang menelan biaya Rp 9 juta per meter persegi dan gedung Kementerian Perdagangan dengan anggaran Rp 8,6 juta per meter persegi pada tahun 2006.

"Kalau ukurannya rupiah, saya sudah berkali-kali meminta untuk menurunkan harga. Sampai detik terakhir, Pak Sumirat bilang harga sipilnya per meter persegi Rp 4,6 juta. Kalau mau ditekan lagi, tanggung jawab teknisnya gimana? Menurut Pak Sumirat juga, ini sama dengan bangunan empat lantai kecamatan," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (30/3/2011) sore kemarin.

Lagi pula, politisi Demokrat ini menegaskan, tak terlalu berat baginya jika memang semua fraksi dan anggota setuju untuk membatalkan pembangunan gedung baru. Asalkan, lanjut Marzuki, tak ada lagi penolakan-penolakan demi pencitraan fraksi seperti saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com