Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Wapres Bahas Inpres REDD+

Kompas.com - 11/03/2011, 22:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan lalu telah meminta Wakil Presiden Boediono mengoordinasi pembahasan rancangan instruksi presiden tentang Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD+).

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) REDD+ Kuntoro Mangkusubroto, diharapkan hanya ada satu usulan rancangan inpres jeda tebang atau moratorium hutan yang diajukan nantinya. "Tentu, rancangan yang diajukan adalah rancangan yang telah disatukan dari Satgas REDD+ maupun dari Menteri Koordinator Perekonomian beserta sejumlah menteri lainnya," kata Kuntoro, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kepada Kompas di Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Kuntoro menjelaskan, pembahasan rancangan inpres jeda tebang baru akan dilakukan setelah Boediono kembali dari kunjungan kerjanya di Australia. Wapres dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu (13/3/2011).

Meskipun rencana penerbitan inpres tentang jeda tebang mengalami keterlambatan selama dua bulan, menurut Kuntoro, program-program REDD+ tidak mengalami hambatan.

Pemerintah tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan REDD+ yang telah ditandatangani melalui letter of intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, di antaranya, menetapkan Kalimantan Tengah sebagai contoh proyek REDD+ dan berdirinya kantor REDD+ daerah di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.         

"Tidak ada masalah dengan keterlambatan itu. Terkait aliran dana dari Norwegia sebesar 1 miliar dollar AS tidak ada masalah. Itu hanya terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan LOI. Jadi, tidak ada dampak apa-apa," tutur Kuntoro.

Namun, kata Kuntoro, meskipun akibat keterlambatan itu berdampak pada soal perizinan yang akan dan telah dikeluarkan terhadap berbagai usaha, hal itu tidak terlalu masalah dan bisa dimengerti oleh Pemerintah Norwegia. "Program dan kegiatan lainnya terkait REDD+, kan, semuanya tetap berjalan. Contohnya, penetapan Kalteng sebagai proyek percontohan REDD+ itu berjalan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com