Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WikiLeaks: Kalla Kucurkan 6 Juta Dollar AS

Kompas.com - 11/03/2011, 12:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diperkirakan telah mengucurkan uang suap sebesar 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 54 miliar untuk bisa memegang kendali atas Partai Golkar dalam kongres partai itu pada Desember 2004.

Demikian menurut laporan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta yang bocor ke WikiLeaks dan diberitakan harian Australia, The Age, dan situs asiasentinel.com, Jumat (11/3/2011).

"Menurut beberapa sumber yang dekat dengan para calon utama (ketua Partai Golkar), tim Kalla menawarkan kepada pengurus kabupaten sedikitnya Rp 200 juta untuk (membeli) suara mereka," lapor bocoran kawat itu.

"Pengurus-pengurus provinsi, yang memiliki hak suara yang sama, tetapi juga dapat memengaruhi pengurus kabupaten, menerima Rp 500 juta atau lebih. Menurut seorang kontak yang punya pengalaman sebelumnya dalam hal-hal tersebut, para pengurus menerima uang muka ... dan akan mendapat pembayaran penuh dari pemenang, dalam bentuk tunai, beberapa jam setelah pemungutan suara."

Para diplomat AS melaporkan, dengan total 243 suara yang dibutuhkan untuk meraih suara mayoritas, kursi ketua umum Partai Golkar saat ini bernilai lebih dari 6 juta dollar AS.

"Satu kontak, Agung Laksono, yang saat itu menjadi Ketua DPR, mengatakan salah satu orang saja,  bukan pendukung Kalla yang terkaya, telah mengalokasikan Rp 50 miliar pada acara tersebut," tambah laporan tersebut.

Jusuf Kalla sendiri saat dimintai tanggapannya atas laporan tersebut, Jumat, mengatakan, "Saya kira perlu pembuktian." Ia yang tengah berada di Jepang mengaku pada saat ini hanya mempertanyakan perihal akomodasi transportasi peserta kongres Partai Golkar dan bukannya melakukan money politic untuk menuju orang nomor wahid di tubuh Golkar.

"Saya tanya kalau (peserta Kongres Golkar) hadir (mengikuti kongres) dan pulang (ke daerahnya) bagaimana untuk bayar tiket mereka. Di mana mereka menginap," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

    Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

    Nasional
    BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

    Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

    Nasional
    Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

    Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

    Nasional
    Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

    Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

    Nasional
    Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

    Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

    Nasional
    DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

    DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

    Nasional
    Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

    Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

    Nasional
    Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

    Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

    Nasional
    TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

    TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

    Nasional
    Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

    Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

    Nasional
    Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

    Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

    Nasional
    Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

    Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

    Nasional
    Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

    Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

    Nasional
    Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

    Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com