Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Edmond Dianggap Tak Kontrol Bawahan

Kompas.com - 28/02/2011, 16:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil sidang kode etik dan profesi, Brigjen (Pol) Edmond Ilyas tidak terbukti melakukan tindak pidana saat menangani kasus Gayus Halomoan Tambunan. Edmond hanya terbukti lalai dengan tidak melakukan kontrol kepada para penyidik.

"Brigjen (Pol) Edmond Ilyas melakukan perbuatan tercela dengan tidak melakukan kontrol penyidikan yang dilakukan para penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Senin (28/2/2011).

Boy menjelaskan, berdasarkan pengakuan para penyidik, yaitu AKBP Mardiyani, Kompol Arafat Enanie, dan AKP Sri Sumartini, pemeriksaan Gayus di Hotel Kartika Chandra dan Hotel Sultan ataupun pertemuan para penyidik di FX Senayan tanpa sepengetahuan Edmond selaku Direktur II Eksus Bareskrim Polri. "Dalam peristiwa itu tidak dilaporkan ke atasan," katanya.

Dalam vonis yang dibacakan pukul 11.30 hari ini, kata Boy, Edmond dinilai tak layak bekerja di bagian reserse. Oleh karena itu, Edmond direkomendasikan dipindahkan ke bagian lain. Selain itu, Edmond juga diwajibkan meminta maaf secara lisan ataupun tertulis kepada institusi Polri. "Penyampaian maaf telah disampaikan langsung ke pimpinan sidang," ucap Boy.

Selanjutnya, kata Boy, majelis akan menyidangkan terperiksa terakhir, yakni Brigjen (Pol) Raja Erizman, mantan Direktur Eksus Bareskrim Polri. Kemungkinan, kata dia, sidang akan digelar pekan depan.

Seperti diberitakan, berdasarkan fakta sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Edmond disebut-sebut menerima suap dari Gayus. Menurut Arafat, Edmond menerima bagian dari 100.000 dollar AS pemberian Gayus setelah tak menahan suami Milana Anggreaeni itu.

Selain itu, masih menurut Arafat, Edmond menerima suap dari Roberto Santonius, konsultan pajak setelah status Roberto berubah dari tersangka menjadi saksi serta blokir rekening dibuka. Namun, semua itu tidak terbukti dalam sidang kode etik dan profesi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com