UU Parpol Tak Dorong Kualitas Demokrasi - Kompas.com

UU Parpol Tak Dorong Kualitas Demokrasi

Kompas.com - 28/02/2011, 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan, Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) tak mendorong kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya, UU tersebut tak memfasilitasi proses kaderisasi dan rekrutmen politik bagi setiap parpol yang telah berbadan hukum.

"Akibatnya, parpol berbadan hukum yang lolos verifikasi KPU menyusun daftar caleg atas dasar 'selera' pimpinan parpol," kata Syamsuddin pada Sarasehan KPU dengan Media Massa, LSM, dan Ormas bertajuk "KPU Menyongsong Pemilu 2014" di Jakarta, Senin (28/1/2011).

Ia berpendapat, revisi undang-undang parpol setiap menjelang pemilu tak terkait langsung dengan urgensi pembentukan sistem kepartaian yang mendukung efektivitas sistem pemerintahan presidensial.

"Ke depan, perlu dipertimbangkan agar pengaturan parpol berbadan hukum yang akan diverifikasi secara faktual oleh KPU menjadi bagian dari UU Pemilu, sehingga tidak diperlukan UU Parpol yang terpisah seperti sekarang. Jika menjadi bagian dari UU Pemilu, maka berbagai kewajiban parpol seperti pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen politik, dan pelembagaan demokrasi internal bisa dipaksa diagendakan oleh parpol sebelum tahap verifikasi faktual oleh KPU," katanya.

Sementara itu, Syamsuddin, yang juga peneliti LIPI, mengkritisi masalah sistem kepartaian di Indonesia. Dikatakan, jumlah parpol di Indonesia banyak, dan ideologinya tunggal dan cenderung seragam. Banyaknya jumlah parpol lebih mencerminkan fragmentasi kepentingan ketimbang polarisasi ideologis. Ia juga menjelaskan soal berkembangnya politik kartel dalam sistem kepartaian.

"Ini ditandai oleh kecenderungan faktual bahwa konflik, persaingan dan kerja sama antarparpol lebih berpusat pada perburuan rente atau rent seeking ketimbang kompetisi memperjuangkan kebijakan atas dasar ideologi tertentu untuk kepentingan umum," katanya.

Sistem kepartaian juga dipandang relatif belum memberikan kontribusi dan insentif bagi efektivitas dan produktivitas sistem politik. Sebaliknya, sistem kepartaian lebih merupakan beban bagi pemerintahan hasil pemilu.

"Tidak ada upaya serius dan konsisten untuk melembagakan sistem multipartai sederhana sebagai prasyarat efektivitas sistem presidensial. Selain itu, karena ideologi, visi, dan haluan politik parpol tidak jelas, maka relatif tidak ada kompetisi antarparpol berbasis kebijakan," katanya. 

EditorHeru Margianto

Terkini Lainnya

Kemenkes: Sesuai Regulasi, RS Boleh Berorientasi Keuntungan, tetapi..

Kemenkes: Sesuai Regulasi, RS Boleh Berorientasi Keuntungan, tetapi..

Nasional
Siswi SMP Tewas Ditabrak Mobil Turis Saat Jalan Kaki ke Sekolah

Siswi SMP Tewas Ditabrak Mobil Turis Saat Jalan Kaki ke Sekolah

Regional
Lebih dari 10 Tahun Anggota Satpol PP DKI Belum Diangkat Jadi PNS

Lebih dari 10 Tahun Anggota Satpol PP DKI Belum Diangkat Jadi PNS

Megapolitan
Gempa Susulan di Meksiko, Korban Tewas Naik Jadi 320 Orang

Gempa Susulan di Meksiko, Korban Tewas Naik Jadi 320 Orang

Internasional
12 Tahun Bekerja, PTT Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta Hanya Ingin Diangkat Jadi PNS

12 Tahun Bekerja, PTT Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta Hanya Ingin Diangkat Jadi PNS

Megapolitan
Warga Diingatkan Tak Main Hakim Sendiri Saat Ada Masalah di Rusun

Warga Diingatkan Tak Main Hakim Sendiri Saat Ada Masalah di Rusun

Megapolitan
Berderai Air Mata, Sang Istri Terus Usap Kepala Pengemudi Grab yang Tewas Dibunuh

Berderai Air Mata, Sang Istri Terus Usap Kepala Pengemudi Grab yang Tewas Dibunuh

Regional
Anggota Komisi I Minta Panglima TNI Hati-hati Bicara

Anggota Komisi I Minta Panglima TNI Hati-hati Bicara

Nasional
Setelah Kebaktian Dibubarkan, Rusunawa Pulogebang Dijaga Polisi

Setelah Kebaktian Dibubarkan, Rusunawa Pulogebang Dijaga Polisi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ingin Buat Jalur Angkot di Kawasan Stasiun Bekasi Timur

Pemkot Bekasi Ingin Buat Jalur Angkot di Kawasan Stasiun Bekasi Timur

Megapolitan
Dua Nelayan Vietnam Tewas dan Lima Ditangkap di Perairan Filipina

Dua Nelayan Vietnam Tewas dan Lima Ditangkap di Perairan Filipina

Internasional
Sidang Praperadilan Novanto, KPK Bawa 200 Dokumen termasuk BAP Saksi

Sidang Praperadilan Novanto, KPK Bawa 200 Dokumen termasuk BAP Saksi

Nasional
Pansus Diminta Perbaiki Kepolisian dan Kejaksaan daripada Cari Kesalahan KPK

Pansus Diminta Perbaiki Kepolisian dan Kejaksaan daripada Cari Kesalahan KPK

Nasional
Jelang Musim Hujan, Sudin Kehutanan Jakbar Data Pohon Rawan Tumbang

Jelang Musim Hujan, Sudin Kehutanan Jakbar Data Pohon Rawan Tumbang

Megapolitan
Istri Pendiri Situs Nikahsirri: Suami Saya Gila Sejak Kalah Pilkada

Istri Pendiri Situs Nikahsirri: Suami Saya Gila Sejak Kalah Pilkada

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM