Koin untuk Presiden Tak Boleh Menghina

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Koin untuk Presiden tidak hanya muncul di tengah masyarakat, tetapi juga sampai ke gedung Dewan. Menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, gerakan itu sah-sah saja dilakukan selama tidak menghina presiden.

"Presiden kan kehormatan lambang negara, dikritik boleh, tapi jangan melecehkan," katanya singkat di sela-sela kunjungannya ke DPD, Kamis (27/1/2011). JK enggan berkomentar banyak mengenai gerakan tersebut. Menurut dia, DPR yang seharusnya menjelaskan.

Gerakan Koin untuk Presiden di DPR dimulai dengan keberadaan kotak transparan bertuliskan "Koin untuk Presiden" di dekat Sekretariat Komisi III pada rapat kerja komisi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Senin malam lalu.

Awalnya, keberadaannya cukup misterius. Namun, dalam rapat paripurna, Selasa pagi, sejumlah anggota Komisi III mengakui adanya pembicaraan untuk menginisiasi gerakan ini di sela-sela rapat kerja.

Meski begitu, anggota Komisi III membantah bahwa gerakan ini merupakan bentuk pelecehan kepada Presiden. Menurut mereka, gerakan ini hanyalah sebuah bentuk empati dan simpati atas pernyataan Presiden Yudhoyono soal gajinya yang tidak pernah naik selama tujuh tahun menjabat.