Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus, Merepotkan dan Melelahkan

Kompas.com - 14/01/2011, 08:48 WIB

KOMPAS.com — Rabu (12/1/2011) sekitar pukul 22.30, Hotma Sitompul, kuasa hukum mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan dalam dugaan kasus pemalsuan identitas paspor, keluar dari Gedung Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan dugaan kasus pemalsuan identitas paspor itu memang dilakukan penyidik siang dan malam. Penyidik terus bekerja meminta keterangan dan menyelesaikan berkas pemeriksaan Gayus, termasuk mengejar tersangka baru. ”Lihat saja, sudah jam berapa ini. Ini pun belum selesai,” kata Hotma.

Selama ini kasus Gayus memang sudah merepotkan banyak pihak. Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan selama ini pun menangani banyak perkara terkait dengan kasus Gayus Tambunan.

Keberanian Gayus berangkat ke luar negeri menggunakan paspor asli dengan identitas palsu kini melahirkan masalah baru yang tak kalah rumit, yaitu dugaan praktik mafia keimigrasian.

Penyidik masih terus mendalami munculnya paspor atas nama Sony Laksono dengan foto Gayus yang berambut palsu dan berkacamata. Praktik seperti itu menunjukkan ketidakberesan sistem administrasi paspor.

Tentu tidak hanya Gayus yang merepotkan. Banyak hal yang membuat penanganan kasus Gayus terkesan semakin membingungkan dan ruwet.

Mengapa? Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum selama ini juga dinilai tidak jelas dan fokus menangani dugaan kasus mafia pajak, termasuk penanganan dugaan pemalsuan identitas paspor Gayus.

Twitter dan BBM

Saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu malam, Hotma Sitompul justru mempertanyakan motif Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana yang menyebarkan foto paspor Gayus di Twitter.

Selain itu, kata Hotma, Denny juga menghubungi Milana Anggraeni, istri Gayus, lewat BlackBerry messenger (BBM). Salah satunya berbunyi, Sampai kapan mbak akan bertahan. Ayo kita jujur saja, sudah mulai muncul Rani (Milana, istri Gayus), harusnya jadi tersangka juga.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com