Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Figur, SMI Harus ke Indonesia

Kompas.com - 26/11/2010, 21:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Eep Saefulloh Fatah, menilai sosok mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), harus kembali ke Tanah Air apabila dirinya ingin menjadi salah satu aktor politik di Indonesia.

Pasalnya, tanpa ada kehadiran SMI, dukungan orang-orang yang pro terhadapnya akan menjadi sia-sia. "Kalau dia memang ingin menjadi political fighter, perlu ikhtiar politik sebagai sosok riil, bukan hanya berupa semangat realitas. Di dalam demokrasi, hal ini tidak mendapat tempat," ucap Eep, Jumat (26/11/2010) di Graha Niaga, Jakarta.

Namun, ia akui kepergian Sri Mulyani ke Amerika Serikat memang tidak serta-merta membuat sosoknya hilang begitu saja di benak publik. Publik, ungkapnya, akan terus mengenang sosok SMI sebagai salah satu pendobrak reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

"Tapi kalau dia tidak hadir sebagai petarung dalam realitas politik Indonesia yang kejam dan keras, kansnya akan sangat kecil," ungkap Eep menanggapi wacana pencalonan SMI sebagai calon presiden tahun 2014.

Eep melanjutkan, untuk memadukan gerakan pendukung di Indonesia dan kehendak politik dari SMI sendiri kuncinya ada pada pertemuan keduanya. Kalau tidak, gerakan dukungan SMI hanya akan bertepuk sebelah tangan.

Memang, diakui Eep, belum pernah ada Menteri Keuangan yang sesukses SMI dalam mereformasi lembaga. "Mulai dari restrukturisasi sistem, standardisasi kerja, dan pengawasan menajemen kinerja, bahkan melakukan tindakan-tindakan seperti pelarangan pejabat eselon I menjadi komisaris di BUMN, hanya SMI yang begini," ungkap Eep.

Sebagaimana yang diketahui, di tengah situasi politik Tanah Air memanas saat kasus Century bergulir dan kemudian menyeret namanya, Sri Mulyani kemudian diizinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanggalkan jabatan Menteri Keuangan-nya dan beralih menjadi Managing Director World Bank. Ia pun akhirnya bertolak ke Amerika Serikat per tanggal 1 Juni 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com