Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Effendi Yusuf Disayangkan

Kompas.com - 06/10/2010, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Intelektual muda NU yang juga Ketua Moderate Muslim Society, Zuhairi Misrawi, sangat menyayangkan pernyataan Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf  yang meminta Ahmadiyah memosisikan dirinya sebagai bukan Islam.

Dalam surat elektroniknya yang disampaikan kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2010) sore ini, Misrawi menyatakan, secara struktural, PBNU dalam rapat pleno tentang Ahmadiyah beberapa waktu lalu terdapat perbedaan pendapat dari para ulama soal kedudukan sesatnya Ahmadiyah. Sebab, di dalam tradisi hukum Islam, sebagaimana dianut kalangan Sunni tidak dikenal istilah sesat. Dalam hal inilah, para ulama berpandangan perlunya dialog dan pembinaan terhadap Ahmadiyah.

Sikap para ulama NU dalam menyikapi Ahmadiyah itu, kata Misrawi, mencerminkan karakter Islam NU, yang selama ini melindungi kalangan minoritas dan membangun harmoni di dalam masyarakat. "NU dalam sejarahnya mengembangkan paham Islam rahmatan lil 'alamin," katanya.

Selain itu, secara pribadi, Misrawi yang adalah kader muda NU itu memandang Ahmadiyah merupakan bagian dari Islam, karena telah melaksanakan rukun Islam dan rukun iman dengan sempurna. Adapun perbedaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi harus didialogkan, dan tidak serta merta menyebabkan mereka keluar dari Islam.

Ditambahkan Misrawi, di dalam al-Quran juga disebutkan bahwa yang berhak menentukan seseorang atau kelompok keluar dari Islam hanyalah Tuhan semata. Umatnya hanya diperintahkan untuk berdakwah dengan cara yang arif, santun, dan dialogis.

Misrawi khawatir, pandangan intoleran sebagaimana disinyalir oleh Ketua PBNU di atas dapat dijadikan amunisi bagi mereka yang ingin memperlakukan Ahmadiyah secara diskriminatif dan anarkis.

"Oleh sebab itu saya berharap agar NU berada pada jalur moderasi, yang membangun kebersamaan. Pernyataan yang kontraproduktif akan mengganggu ikatan kebangsaan dan keagamaan," kata Zuhairi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com