Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah! Pusdiklat Pasukan Perdamaian PBB Dibangun di Bogor

Kompas.com - 11/02/2010, 10:14 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Pusat Pendidikan dan Latihan Peace Keeping (pasukan penjaga perdamaian) Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dibangun di Bogor. Penanggung jawab pembangunannya Departen Pertahanan RI dan sudah disetujui Presiden RI.

"Ini suatu kehormatan bagi Indonesia, terlebih lagi kami warga Bogor, karena PBB mempercayai fasilitas pusdiklat bagi peace keeping-nya di sini. Jadi, yang akan dibangun pusdiklat, bukan pangkalan militer. PBB mah, heute gaduh pangkalan militer," tutur Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Rabu (10/2/2010) sore kemarin.

Menurut Bupati Bogor, proyek pembangunan pusdiklat itu di bawah Departemen Hankam dan sudah disetujui atau diketahui Presiden RI. Ia mengakui sudah bertemu utusan dari Dephan, membicarakan rencana lokasi pusdiklat itu  di Bogor. "Sebulan lalu kami melihat-lihat lokasinya. Ikut juga bersama kami Kepala BPN  Kabupaten Bogor Jamaludin," kata Rachmat Yasin.

Lokasi lahan yang dilihatnya adalah lahan bekas hak guna usaha (HGU) perkebunan milik Probosutedjo, di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup. Luasnya sekitar 200 hektar. Di pusdiklat tersebut akan dibangun pula fasilitas run way (landasan pacu pesawat), sehingga menambah cepat pergerakan pasukan penjaga perdamaian dunia itu bergerak, tanpa terlalu merepotkan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

"Maret nanti dijadwalkan akan dibicarakan rencana pembangunan pusdiklat peace keeping itu lebih lanjut. Kami berharap, pusdiklat itu benar-benar dibangun di Indonesia, tepatnya di Bogor. Ini satu kehormatan," tutur Bupati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com