Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabinet SBY Diprediksi Tetap "Gemuk"

Kompas.com - 12/10/2009, 12:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet baru SBY-Boediono diprediksi akan tetap "gemuk" seperti kabinet saat ini. Kabinet Indonesia Bersatu dibawah komando SBY-JK terdiri dari 34 orang menteri dan setingkat menteri. Hal itu diutarakan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Senin (12/10), kepada Kompas.com.

Wanita yang akrab disapa Wiwik ini mengatakan, dengan melihat tujuh dari sembilan partai di parlemen memiliki kecenderungan koalisi, SBY mau tak mau harus mengakomodir kekuatan mitra koalisinya di kabinet.

"Kalau kita lihat kan tujuh partai cenderung koalisi, yang harus diakomodasi semuanya. Sehingga, kabinet akan tetap gemuk, tidak sesuai dengan usulan agar ada perampingan birokrasi," kata Wiwik.

Padahal, lanjut dia, kabinet yang ramping akan membuat kerja departemen lebih efektif dan efisien. Wiwik sendiri mengusulkan, jumlah menteri kabinet cukup 23 orang termasuk Jaksa Agung. Beberapa kementerian yang selama ini dinilai tak efektif, diusulkan agar digabungkan dengan kementerian lain.

"Tapi, kalau pun SBY tetap memilih 34 menteri, dilindungi UU karena ada payung hukum yaitu UU Kementerian Negara. Kalau jumlahnya dipangkas, SBY pasti akan khawatir ada resistensi, ada yang kecewa," ujarnya.

UU Kementerian Negara menentukan jumlah menteri di kabinet maksimal 34 orang. Sejumlah kementerian strategis, menurut Wiwik, bisa menjadi indikator komitmen SBY menegakkan reformasi birokrasi dan good governance.

Kementerian-kementerian tersebut diantaranya Departemen Dalam Negeri, Kementerian PAN, Kementerian Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Departemen Luar Negeri. "Kementerian-kementerian ini daerah yang basah atau strategis. Di sini kita bisa melihat apakah program atau kebijakan pemerintah pro rakyat atau tidak," kata Wiwik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com