Dalam Politik, Barang yang Dibeli Tak Bisa Dijual Kembali

JAKARTA, SELASA — Pemilu 2009 tinggal menghitung hari. Iklan politik dan manuver-manuver politik mulai mewarnai dinamika partai politik. Menurut pengajar marketing Universitas Indonesia, Dr. Firmanzah, apa yang dilakukan partai saat ini adalah bagian dari strategi marketing politik yang dijalankan. Marketing, pada dasarnya merupakan pemasaran produk. Apa beda memasarkan produk komersial dan produk politik?

Firmanzah menjelaskan, ada perbedaan antara produk komersial dan produk politik. "Produk komersial itu, kalau kita tidak puas, bisa dijual kembali. Produk politik, tidak bisa dikembalikan kalau pilihannya tidak sesuai. Misalnya, ketika Pemilu 2004 memilih Mega, tapi pemenangnya SBY. Kita tidak bisa menarik lagi suara yang sudah diberikan," ujar Firmanzah.

Hal itu dijelaskannya pada bedah buku karyanya, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, di Gedung DPD, Selasa (24/2).

Ia melihat, secara konsep antara komersial dan politik ada kesamaan. Banyak pola-pola marketing komersial yang dimasukkan ke domain politik. Dalam me-marketing-kan parpol atau politisi, konsep menjadi hal penting yang tak bisa diabaikan.

"Makanya, partai-partai dalam menggodok isu yang akan dijual pasti akan mengadakan riset dulu. Kira-kira aspirasi apa yang akan dijual untuk menarik perhatian publik. Kita lihat, banyak partai hire konsultan politik untuk menentukan tema kampanye," ujarnya.

Namun, menurut Firman, fenomena marketing politik di Indonesia masih terbilang baru, meskipun ada pola-pola marketing tradisional yang dilakukan sejak dulu. "Misalnya tabligh akbar atau party to community dan lobi-lobi politik," kata Firman. (ING)