Saat Voting Pimpinan KPK dalam Menetapkan Tersangka Dipertanyakan...

News

Komentar

Saat Voting Pimpinan KPK dalam Menetapkan Tersangka Dipertanyakan...

Haryanti Puspa Sari

Kompas.com - 12/09/2019, 15:54 WIB

"Bagi kami, tidak masuk akal mentersangkakan melalui proses voting," kata Mulyadi.

Kembali ke artikel...

Berikan Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Video pilihan

Lihat Semua

Laporkan komentar

Iklan atau spam

Porno atau asusila

Ujaran kebencian atau SARA

Perundungan atau pelecehan

Lainnya

Akun Terdeteksi Anonim

Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Rekomendasi untuk anda

NASIONAL

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan...

NASIONAL

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor,...

NASIONAL

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan...

NASIONAL

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara...

NASIONAL

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim...

NASIONAL

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan...

NASIONAL

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp...

NASIONAL

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi...

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional

11/05/2024, 06:01 WIB

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional

11/05/2024, 05:31 WIB

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional

11/05/2024, 00:00 WIB

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional

10/05/2024, 23:07 WIB

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional

10/05/2024, 23:01 WIB

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional

10/05/2024, 21:58 WIB

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional

10/05/2024, 21:25 WIB

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional

10/05/2024, 20:44 WIB

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional

10/05/2024, 20:41 WIB

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional

10/05/2024, 20:35 WIB

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional

10/05/2024, 20:33 WIB

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional

10/05/2024, 20:19 WIB

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional

10/05/2024, 20:10 WIB

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional

10/05/2024, 19:58 WIB

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional

10/05/2024, 19:49 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Terpopuler

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Terkini Lainnya

Terpopuler

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Now Trending