Ketua Komisi V Minta Pemerintah Tak Asal Bicarakan Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V Fary Djemi Francis meminta pemerintah tak menggembar-gemborkan usulan pemindahan ibu kota terlebih dahulu. Sebab, DPR hingga saat ini belum mengetahui hasil kajian pemerintah terkait hal tersebut.

"Kalau kami begini, soal persetujuan anggarannya, apakah masuk ke dalam perencanaan kerja jangka panjang pemerintah. Ada enggak itu," ujar Fary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

"Jangan terus ujug-ujug ada di kepala terus diusulkan. Kan kita ada kan rencana jangka panjang pemerintah," kata dia.

Ia pun menyayangkan pemerintah yang terbiasa memunculkan isu terlebih dahulu namun eksekusinya nihil.

"Sama seperti kereta api. Di rencana jangka panjang pemerintah kan kereta cepat itu Jakarta-Surabaya. Ujug-ujug yang didorong lebih dulu Jakarta-Bandung. Sekarang enggak jalan," tutur Fary.

Karena itu, menurut Fary, sebaiknya pemerintah menyampaikan hasil kajiannya terkait pemindahan ibu kota. Menurut dia, saat ini Jakarta sebagai Ibu Kota memang menyimpan sejumlah masalah seperti banjir tahunan dan kemacetan yang parah.

"Terus sudah mulai dipikirkan pemisahan antara pusat bisnis dan pemerintahan. Kan di beberapa negara seperti Putrajaya (Malaysia) itu pusat pemerintahan dan Kuala Lumpur pusat bisnis. Jadi itu bukan yang baru," ujar politisi Gerindra itu.

"Jangan terus sekarang baru ada ide, belum ada kajian langsung, terus langsung besok mau dilakukan. Kita dengar dulu kajiannya pemerintah," kata dia.

(Baca juga: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Bambang memastikan Ibu Kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang.