Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Tjahjo, Pembahasan RUU Pemilu Tak Perlu Libatkan Presiden Secara Langsung

Kompas.com - 03/07/2017, 17:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menemui Presiden Joko Widodo (Joowi) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang hingga saat ini belum selesai.

Pembahasan sejumlah isu krusial berlangsung alot.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, pembicaraan terkait RUU Pemilu tidak perlu melibatkan presiden secara langsung karena sudah cukup melalui para menterinya.

"Saya kira tidak harus ada Presiden, cukup komunikasi kami serahkan dengan teman-teman fraksi," kata Tjahjo, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Tjahjo mengatakan, para menteri terkait sebagai perwakilan pemerintah juga sudah menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai politik.

Baca: RUU Pemilu "Deadlock", DPR Akan Ajak Presiden Rapat Konsultasi

"Saya dengan Menko Polhukam dengan Mensesneg juga sudah ketemu sekjen dengan ketua-ketua fraksi, baik informal maupun tidak. Kami tidak lihat (sebagai) partai pemerintah atau tidak, ini masalah bersama," kata Tjahjo.

Melalui musyawarah, Tjahjo optimisitis akan ada titik temu dan kesepakatan antara para pihak.

Meski demikian, lanjut Tjahjo, sikap pemerintah terkait presidential threshold dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu tetap pada 20-25 persen.

"Masalah 20-25 persen, dengan segala maaf, (angka tersebut bagi) pemerintah prinsip. Kalau tidak bisa musyawarah ya voting," kata Politisi PDI-P tersebut.

Baca: Pembahasan RUU Pemilu dan Konflik Kepentingan Partai Politik

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan mengirimkan surat kepada Jokowi untuk membahas RUU Pemilu.

Salah satu fokusnya terkait poin ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold). Namun, Fadli belum dapat memastikan kapan rapat konsultasi tersebut akan digelar.

"Belum tahu (tanggalnya) nanti kami rapatkan. Tapi yang jelas harus segera kami surati agar persoalan-persoalannya bisa diselesaikan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Senin (3/7/2017).

Kompas TV Presiden Joko Widodo tetap pada sikapnya untuk ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com