Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Arus Mudik, Masyarakat Diminta Tak Berangkat pada Sabtu-Minggu

Kompas.com - 22/06/2017, 18:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengimbau masyarakat untuk tidak mudik terlalu mepet dengan hari raya Lebaran.

Diprediksi, puncak arus mudik terjadi pada Sabtu (24/6/2017) dan Minggu (25/6/2017).

"Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang cuti, mungkin nanti malam sudah bisa berangkat. Jangan berangkat mepet-mepet, semua mepet sehingga volumenya terlalu tinggi," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Kemungkinan malam ini pemudik sudah mulai berangkat, karena Jumat (23/6/2017) ditetapkan sebagai cuti bersama.

Jika pemudik berangkat secara serentak, dipastikan terjadi kemacetan yang panjang. Oleh karena itu, untuk mengurai kepadatan, pemudik diminta menghindari dua hari terakhir jelang lebaran.

Begitu pula dengan arus balik usai Lebaran nanti.

"Pulang mudik nanti, disarankan tidak pulang pada hari Sabtu dan hari Minggu karena diperkirakan arus puncak arus balik itu, adalah hari Sabtu dan Minggu depan," kata Setyo.

Sebaiknya, kata Setyo, pemudik bisa kembali dari kampung halaman pada pertengahan pekan depan. Jika mengambil cuti lebih banyak, bisa pulang setelah hari Sabtu dan Minggu pekan depan.

"Kalau semuanya pulang pada saatnya, pasti akan terjadi seperti tahun lalu di Nagreg, misalnya," kata Setyo.

(Baca juga: Waspadai Kejahatan Ini Selama Mudik Lebaran)

Sebelum mudik, polisi mengimbau masyarakat memastikan rumah mereka ditinggal dalam keadaan aman. Selain harus melapor ke RT dan RW setempat, mereka juga harus memastikan pintu terkunci rapat, listrik dimatikan, dan tidak ada api yang menyala.

"Kendaraan dititipkan ke polisi. Segera lapor polisi, nanti akan diarahkan dititipkan di mana," kata Setyo.

Kompas TV Polisi Dirikan Posko Informasi bagi Pemudik di Aceh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com