Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3.826 Posko Kesehatan Disiapkan di Jalur Mudik

Kompas.com - 22/06/2017, 16:21 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menyiagakan 3.826 pos kesehatan di jalur mudik Lebaran tahun ini.

Posko kesehatan tersebut tersebar mulai dari Sumatera, Jawa hingga Bali. 

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, posko kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan selama perjalanan mudik.

"Terdapat 3.826 pos kesehatan di jalur mudik," kata Nila, dalam acara diskusi dengan media yang mengangkat tema "Mudik Bareng Guyub Rukun" di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

(Baca: Hingga H-3 Lebaran, 478 Ribu Orang Mudik dari Stasiun Senen)

Acara diskusi ini dihadiri Menteri Koordinantor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kominfo Rudiantara, Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Aryani, perwakilan Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Nila mengatakan, pos kesehatan tersebut meliputi 3.141 pos kesehatan dari Dinas Kesehatan, 207 pos kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), 374 rumah sakit rujukan, termasuk layanan gawat darurat sekitar 104 public safety center 119.

Layanan 119 yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bisa dimanfaatkan pemudik bila terjadi sesuatu seperti kecelakaan.

Posko kesehatan akan dijaga dokter, perawat, tenaga medis, dan rumah sakit selama 24 jam. Selain di jalur mudik, Kemenkes menyiapkan posko medis di Pelabuhan Merak, Banten. 

Posko medis didirikan mengingat Merak adalah pelabuhan yang relatif padat pada setiap musim mudik Lebaran.

(Baca: Menhub dan Ketua DPR RI Tinjau Persiapan Mudik di Stasiun Senen

Nila mengimbau, pemudik memastikan kesehatannya sebelum berangkat.

Jangan memaksakan diri untuk berangkat mudik bila dalam kondisi sakit. Selain itu, agar memperhatikan kebersihan makanan yang dibeli dalam perjalanan.

Bagi yang membawa kendaraan diimbau untuk tertib dan menaati peraturan lalu lintas. Jika tidak mengikuti aturan, bisa berujung pada kecelakaan.

Kompas TV Berikut tips mudik aman dari Kompas TV.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com