Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Rahardjo Sebut Polri Ajak KPK Join Investigasi Kasus Novel

Kompas.com - 19/06/2017, 17:37 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan tim penyidik memaparkan perkembangan pengusutan perkara serangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada pimpinan KPK.

Dalam 2,5 jam pertemuan, dibahas juga soal kemungkinan KPK bergabung dalam tim investigasi Polri.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, tawaran tersebut diajukan langsung oleh Tito.

"Dalam rapat ditawarkan kalau KPK mau gabung untuk mempercepat, memperkuat penyidikan," ujar Agus di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Namun, kata Agus, KPK tidak bisa masuk ke dalam tim tersebut. Itu karena kasus Novel masuk ke ranah pidana umum, sementara KPK lembaga yang menangani korupsi.

(Baca: Kabareskrim Anggap Kasus Novel Tak Perlu Ditarik ke Mabes Polri)

"Tapi kami secara internal akan evaluasi, back up apa yang bisa kami berikan," kata Agus.

Agus mengatakan, peran KPK dalam penyidikan itu tidak mesti dengan bergabung dalam tim investigasi.

KPK akan membahas lebih jauh bantuan apa yang bisa diberikan kepada Polri dalam mengusut kasus Novel.

Termasuk informasi soal dugaan kaitannya dengan kasus-kasus yang pernah ditangani Novel, maupun kasus yang pernah menjerat Novel.

"KPK dan Polri akan kerja sama, eksplor kasus apa yang ditangani, akan beri info juga ke Polri," kata Agus.

Tito mengatakan, sejauh ini, pihaknya telah memeriksa 56 saksi terkait kasus Novel.

Ia menyadari bahwa perbedaan ranah pidana membuat KPK mustahil berada dalam tim penyidikan. Namun, Polri membutuhkan KPK di luar fungsi tersebut.

(Baca: Kapolri Minta Novel Sebut Nama Jenderal yang Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras)

Misalnya, kata Tito, mengecek alibi saksi yang diperiksa. Begitu juga konfrontasi saksi yang dicurigai, kata Tito, bisa melibatkan KPK.

"Ada beberapa IT diperlukan bersama untuk analisis. Kita terbuka tim IT KPK sama-sama mempelajari," kata Tito.

"Sehingga apapun masukan Polri bisa dianalisis bersama, sharing. Polisi ingin kasus ini terungkap secepat mungkin."

Kompas TV Usut Pernyataan Novel, Kapolri Kirim Tim ke Singapura
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com