MK Diharapkan Segera Putus Uji Materi soal Kewajiban Konsultasi KPU-DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memutus uji materi Pasal 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Anggota Koalisi, Titi Anggraini, mengatakan, putusan MK akan memperlancar pekerjaan KPU, di tengah pembahasan RUU Pemilu yang belum juga selesai.

Di sisi lain, tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2019 harus segera dimulai.

"Kami meminta MK segera mengeluarkan putusan terkait kewajiban KPU konsultasi ke DPR dan pemerintah dalam pembentukan PKPU," kata Titi, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurut Titi, putusan ini penting untuk menjaga kemandirian KPU dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) karena tidak harus konsultasi dengan DPR dan pemerintah.

Mantan Komisioner KPU yang juga anggota koalisi, Hadar Nafis Gumay, menambahkan, putusan MK harus segera dikeluarkan.

Dengan adanya putusan ini, KPU tak lagi harus konsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan pemerintah sebelum mengeluarkan PKPU.

Hadar pesimistis DPR punya kesempatan untuk menerima konsultasi KPU, di tengah prioritas tugas legislasi DPR yakni menyelesaikan RUU Pemilu 2019.

Selain itu, waktu DPR juga semakin terbatas karena berbagai jadwal libur.

Hadar juga mempertanyakan makna konsultasi untuk Pemilu 2019.

Menurut dia, pada UU Pilkada yang lama, jelas disebutkan makna konsultasi itu adalah mengikat (binding).

Dia khawatir, makna konsultasi untuk UU Pemilu yang baru, akan disamakan dengan makna konsultasi dalam UU Pilkada yang lama.

"Saya perkirakan mereka (DPR) maunya nanti sama. Jadi ada warna (kesan) untuk memaksakan KPU untuk ikut pada apa yang mereka (DPR) putuskan. Ini bisa selesai kalau saja MK mengeluarkan putusannya," ujar Hadar.

Dalam persidangan, yang digelar di MK pada Selasa (11/10/2016), mantan Komisioner KPU, Idha Budiarti, menyampaikan bahwa peraturan terkait konsultasi itu bertentangan dengan sifat kemandirian KPU yang diatur dalam UUD 1945.

"Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 menyebutkan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri," ujar Idha.

Ia mngatakan, peraturan yang mengharuskan KPU melaksanakan RDP dengan DPR dan pemerintah membuat KPU kehilangan kebebasan dalam mengelola penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, KPU menginginkan, ketentuan dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tidak mengikat.

Permohonan uji materi yang diajukan KPU teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XIV/2016.