Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik Megawati dan 8 Tokoh Lain Jadi Pengarah UKP Pancasila

Kompas.com - 07/06/2017, 06:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6/2107) pagi ini akan melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Berdasarkan agenda resmi dari biro pers Istana, pelantikan akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan, pengarah UKP-PIP akan diisi para tokoh nasional seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.

Ada juga tokoh agama seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan Din Syamsudin.

"Saya baca begitu, ada Bu Megawati, ada Pak Try juga. Ada Buya Maarif, ada Pak Din Syamsuddin," kata Sidarto di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Sidarto mengatakan, nama tokoh ini dipilih karena dianggap telah memberikan pengaruh terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

(Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila? )

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut ada sembilan orang pengarah UKP-PIP yang akan dilantik Jokowi pada pagi ini. Namun Pratikno enggan mengungkap siapa saja nama yang akan dilantik.

Saat Kompas.com menunjukkan draf berisi nama tim pengarah yang sudah beredar, Pratikno tidak membantahnya.

"Ini enggak tahu draf kapan. Tapi sebagian itu benar," kata Pratikno.

Selain Megawati, Try Sutrisno, Syafii Maarif dan Din Syamsuddin, dalam draf itu ada ada tokoh lain seperti Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Andreas Annangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.

Sementara untuk Kepala UKP-PIP, dipercayakan kepada Yudi Latif. Yudi sejak awal memang membantu pemerintah untuk merumuskan UKP-PIP ini.

(Baca: Jokowi Tegaskan UKP-PIP Bukan Indoktrinasi seperti P4)

Yudi sebelumnya mengaku sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja. Dia pun segera melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan Kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja. Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif. Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Kompas TV Waspada Paham ISIS di Indonesia (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com