Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan UKP-PIP Bukan Indoktrinasi seperti P4

Kompas.com - 06/06/2017, 11:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan produk dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) tidak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 seperti era Orde Baru.

"Nanti, itu tidak bersifat indoktrinasi kayak dulu-dulu," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarai di Ruang Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Produk UKP-PIP akan lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kami sih ingin penyampaiannya yang kekinian, tak lagi indoktrinasi," ujar Jokowi.

(Baca: Tunggu Dilantik Jokowi Jadi Kepala Unit Kerja Pancasila, Ini yang Dilakukan Yudi Latief)

Bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik. Tujuannya, supaya penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda.

"Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini," ujar Jokowi.

Pembentukan UKP-PIP ini sendiri sudah final. Peraturan Presiden soal lembaga ini sudah diteken. Jokowi tinggal meneken Keputusan Presiden untuk mengangkat siapa saja yang akan menjabat sebagai Dewan Pengarah dan Eksekutif dalam unit kerja tersebut.

"Setelah dilantik, dewan pengarah dan eksekutifnya langsung bekerja. Karena konsepnya kan sudah ada. Nanti itu juga akan diintegerasikan dengan Bela Negara dan Revolusi Mental," ujar Jokowi.

(Baca: UKP-PIP Diharapkan Berkolaborasi dengan DKPP, MPR, dan KY )

Namun demikian, rencana itu bukan lah bersifat final. UKP-PIP bakalan terus mengevaluasi produknya untuk menemukan bentuk pemahaman serta penghayatan nilai-nilai Pancasila yang baik dan diterima oleh masyarakat.

"Konsep seperti itu dimatangkan dulu, digodok di dapur dulu, kemudian akan keluar menu-menu masakannya apa. Dari situ dievaluasi lagi yang pas untuk dikeluarkan yang mana dan mana yang perlu diperbaiki lagi," ujar Jokowi.

"Kalau memang sudah bagus dan pas betul bisa diterima, baru diratakan ke seluruh daerah, ke seluruh masyarakat," lanjut dia.

Jokowi pun berharap, dengan pembinaan ideologi Pancasila, kerukunan di antara elemen bangsa menjadi lebih baik, rasa persaudaraan warga Indonesia yang berbeda-beda menjadi lebih baik. Seluruh warga juga bisa saling menghormati satu sama lain.

"Karena sekali lagi, memang potret kita Indonesia adalah beragam," ujar Jokowi.

Kompas TV Semangat Gerakan “Plural Is Me” Peringati Pekan Pancasila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com