Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKS: Fahri Boleh Komentar, tetapi Bukan Lagi Anggota Partai

Kompas.com - 06/06/2017, 14:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, siapa pun boleh berkomentar, tak terkecuali Fahri Hamzah.

Hal itu menanggapi usulan Fahri yang menginginkan agar Pimpinan PKS diganti.

"Di alam demokrasi semua boleh punya komentar. Pak Fahri punya komentar boleh," kata Mardani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

PKS tak menanggapi komentar tersebut karena secara struktural organisasi partai, Fahri sudah bukan anggota partai.

"Di aturan AD/ART, Pak Fahri kan bukan lagi anggota PKS. Karena proses hukum sedang berjalan jadi status quo," kata dia.

Konflik antara Fahri dan PKS kembali mengemuka sejak sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu.

Baca: Tifatul: Fahri Hamzah Sudah Dipecat, Tak Usah Ikut Campur Internal PKS

Saat itu, sejumlah anggota Fraksi PKS walk out karena menilai Fahri tak memiliki legitimasi untuk memimpin sidang paripurna.

Terkait hal tersebut, Mardani mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekjen PKS, Mustafa Kamal.

Ia mengatakan, pilihan walk out bersifat pribadi masing-masing anggota, karena PKS berkewajiban untuk tetap berada pada sidang paripurna.

"Jadi lihat kondisi. Sebagian bisa bersikap seperti itu tapi untuk kepentingan yang lebih besar tetap harus dijaga di paripurna," ujar Anggota Komisi II DPR itu.

Komentar Fahri

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menilai perlu adanya pergantian jajaran Pimpinan PKS.

Ia mengaku mendapatkan aspirasi tersebut dari konstituen serta kader akar rumput.

Baca: Fahri Hamzah: PKS "Selow" Aja, Jangan "Baperan"

Menurut dia, Pimpinan PKS saat ini tak memiliki kapasitas mumpuni untuk membawa partai ke arah yang lebih maju.

"Saya mengatakan (pada konstituen), PKS partai Islam yang bagus, punya masa depan tapi sayang pimpinannya yang sekarang tidak punya kapasitas untuk membawa partai ini lebih maju," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Kompas TV PKS meminta MKD DPR untuk memproses dugaan pelanggaran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com